Setelah bertemu dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Presiden Prabowo Subianto mendesak untuk pengkajian lebih mendalam terhadap sistem zonasi PPDB, demikian tambahnya.

Diketahui, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengusulkan penghapusan PPDB zonasi, dan usulan ini berakhir dengan panggilan langsung Prabowo kepada Abdul Mu'ti ke Istana Negara.

Prabowo dan Mu'ti memilih untuk membicarakan PPDB zonasi dan gaji guru dalam pertemuan mereka. Selain Mu'ti, Cak Imin yang merupakan Menko Pemberdayaan Masyarakat juga terlihat hadir dan bahkan tiba lebih dulu di Istana.

Mu'ti memastikan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa audiensi dengan kepala dinas pendidikan dan pakar. Ia juga menegaskan bahwa hasil dari penelitian yang lebih mendalam akan segera disampaikan kembali kepada Prabowo.

"Kami mengungkapkan secara khusus kepada Pak Presiden tentang hasil kajian yang telah kami kerjakan dengan kepala dinas pendidikan Indonesia beberapa waktu yang lalu, serta hasil studi dari para pakar dan pertemuan kami dengan beberapa stakeholder yang bergerak di bidang pendidikan," kata Mu'ti kepada para wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa.

"Pak Presiden meminta kami untuk memperdalam pemahaman kami tentang pelaksanaan PPDB," jelas Mu'ti. "Kami sedang dalam proses pengkajian terkait PPDB zonasi dan hasilnya akan disampaikan kepada Pak Presiden. Keputusan final akan dibahas dalam sidang kabinet," tuturnya.

Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia, telah meminta Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem PPDB. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, yang berpendapat bahwa jalur zonasi adalah cara yang efektif untuk mencegah diskriminasi dan menyeimbangkan kualitas sekolah, meski pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala.

"Zonasi diadopsi untuk mempermudah akses pendidikan, mengurangi disparitas kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi," ujar Hetifah saat dihubungi. Ia melanjutkan, "Namun, sistem ini dihadapkan pada beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah dan ketidakseimbangan kualitas antar sekolah," pada hari Kamis.

"Sebelum menghapus PPDB zonasi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan," kata Hetifah, menegaskan bahwa salah satunya adalah mendiskusikan dan mendengar pendapat dari publik dan stakeholder yang terlibat.

"Kami telah mendengarkan berbagai pendapat dari publik dan stakeholder, dan mengundang pemangku kepentingan termasuk Mendikdasmen, dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pengamat pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi dan keluhan masyarakat. Kami juga telah melakukan penilaian dampak dari zonasi, melihat dampak positif dan negatif sejak diberlakukan," ucapnya.

Jika memang hendak menghapus PPDB zonasi, Hetifah berpendapat bahwa perlu ada alternatif lain. Dia merasa bahwa adanya alternatif yang lebih adil sangat penting, katanya.

"Dia menyarankan untuk mengeksplorasi alternatif lain jika sistem zonasi dianggap tidak efektif. Alternatif yang lebih adil bisa jadi penguatan jalur PPDB berbasis prestasi atau penambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu," ujar dia.

"Ketidakmerataan kualitas pendidikan lah yang menjadi pemicu masalah dalam PPDB zonasi," ujar Hetifah, yang juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan.

"Ketimpangan kualitas antar sekolah adalah masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi, dan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang merata, kami dari Komisi X mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan," jelasnya.

"Dia juga membahas pentingnya peran sekolah swasta dalam pendidikan. Tambahnya, sekolah swasta bisa menjadi alternatif bagi siswa di luar zonasi dengan menyediakan akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan."

"Sekolah swasta sejatinya dapat berkontribusi dalam memperkecil beban sekolah negeri. Mereka dapat turut andil dalam program afirmasi dengan cara memberikan beasiswa atau subsidi bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kemitraan dengan sekolah swasta dalam merumuskan kebijakan insentif, seperti subsidi biaya pendidikan atau dukungan biaya operasional, agar sekolah swasta dapat lebih dijangkau oleh masyarakat," tambahnya.

"Peran sekolah swasta dalam perencanaan strategis pendidikan daerah sangat signifikan untuk melengkapi kapasitas sekolah negeri," ujarnya. "Namun, Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang mendukung kerjasama antara sekolah negeri dan swasta, termasuk pemberian insentif kepada sekolah swasta yang berkontribusi dalam meratakan pendidikan. Dengan sinergi antara sekolah swasta, sekolah negeri, dan pemerintah, sistem pendidikan nasional, termasuk PPDB zonasi, akan menjadi lebih efektif dan inklusif," pungkasnya.

Jangan lupa untuk memeriksa halaman selanjutnya untuk informasi lebih lengkap.

Dalam Zona Simendikdas, selanjutnya pada halaman 12, Prabowo Subianto dari partai PDIP dan PD mengibaratkan Rakabuming Raka sebagai simbol perjuangan untuk memperbaiki pendidikan, sebagaimana katanya.

Dalam upaya memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghapus jalur zonasi. Abdul Mu'ti menanggapi dengan mengungkapkan bahwa sistem zonasi PPDB tengah dalam proses pengkajian.