Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, menyoroti berbagai isu dari plagiarism, royalti, hibah literasi, hingga ketersediaan berbagai jenis buku bacaan bagi penulis.

Ibas menyampaikan bahwa penulis saat ini menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan dan keterampilan para penulis di Indonesia. Ia percaya bahwa membaca dan menulis adalah metode yang efektif untuk mendorong perkembangan bangsa, katanya.

"Ibas menjelaskan bahwa menjadi penulis di zaman sekarang bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi, terutama di era digital saat ini. Salah satu kendala terbesarnya adalah tingkat literasi yang rendah di Indonesia. Berdasarkan data UNESCO tahun 2021, negara kita hanya berada di posisi 100 dari 208 negara," ujarnya.

"Ibas menambahkan, ini merupakan indikasi dari rendahnya minat membaca yang berkontribusi pada lemahnya penghargaan terhadap karya tulis. Ini bukan hanya berlaku di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, tetapi juga merata di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

'Dalam Audiensi bertema 'Ibu Punya Mimpi, Perempuan Berkisah: Penulis Indonesia Mendunia Tak Terbatas' yang diadakan di Gedung MPR RI pada hari Rabu (12/3/2025), penulis perempuan muda Indonesia mengungkapkan hal tersebut,' ujarnya.

Menurut Ibas, teknologi memang berpotensi untuk memudahkan akses, tetapi di sisi lain, ini juga bisa berubah menjadi distraksi digital media sosial. Lebih jauh, Ibas menambahkan bahwa teknologi kerap menjadi penghalang bagi konsentrasi dalam menulis dan membaca. Belum lagi, ada juga masalah lain yang sering muncul, seperti plagiarisme.

"Ibas menyatakan bahwa plagiarisme dan pembajakan buku masih menjadi masalah besar. Hal ini merugikan penulis yang mengandalkan pendapatan dari royalti. Hak cipta yang seringkali diabaikan ini, menurutnya, mengancam kesejahteraan penulis. Dia menambahkan, dampaknya adalah penulis pemula akan mengalami kesulitan dalam mengasah dan mengembangkan kemampuan menulis mereka,".

"Jadi bukan hanya dalam bidang musik, namun juga dalam dunia penulisan buku ini, kita perlu mendengarkan, mencari solusi yang paling efektif, dan mempertimbangkan pendekatan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ibas menekankan komitmennya untuk terus berkomunikasi dan memastikan bahwa negara berperan aktif dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang memberikan prioritas pada kesejahteraan penulis di Indonesia.

"Di MPR RI, kami dari Fraksi Partai Demokrat berupaya mendengar, bekerja, dan mengawal untuk memastikan peran negara hadir melalui kebijakan, regulasi, dan insentif yang tepat bagi para penulis," ujarnya.

Dia juga menjelaskan tentang Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menjamin kepastian hukum. Ini mencakup insentif pajak final sebesar 0.5% untuk penghasilan kurang dari 500 juta per tahun.

"Jika beban pajak terlalu besar dan mahal, hal ini akan berpotensi menurunkan semangat dan motivasi dari para penulis," ujarnya.

Selanjutnya, Ibas juga menyinggung isu pendanaan dan hibah literasi yang perlu terus ditingkatkan. "Kami berharap pemerintah dapat memberi perhatian lebih pada pendanaan dan hibah literasi, sehingga dapat terus berkembang dan membesar. Pendanaan ini terkait dengan dana Indonesia yang pada masa lalu mencapai 2T (triliun), kita harap ini dapat terus berlanjut atau bahkan ditingkatkan," ujarnya dengan tegas.

Ibas menambahkan, ia berharap adanya dukungan khusus dalam bidang pendidikan, seperti penawaran beasiswa seni dan budaya untuk individu yang memiliki keahlian dalam seni dan penulisan.