Suasana media sosial dihebohkan oleh berita tentang warung-warung Indonesia di Kamboja yang dikaitkan dengan aktivitas judi online, berdasarkan laporan yang beredar.
Muhaimin Iskandar, yang juga dikenal sebagai Cak Imin dan menjabat sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), mengakui telah melakukan pengecekan langsung terhadap para WNI yang tinggal di Kamboja dan mencatat bahwa ada seratus ribu WNI yang memiliki pekerjaan di sana.
"Saya telah melihat langsung di Kamboja, dan ada sekitar seratus ribu warga negara kita yang bekerja di negara tersebut," papar Cak Imin di kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, pada hari Kamis.
"Ada banyak PMI yang jualan pecel lele dan soto lamongan di Kamboja," kata Cak Imin, "dan saya yakin ada pihak yang membantu proses kerja mereka."
"Benar, di sana ada penjual pece lele dan pembuat soto lamongan. Mereka juga mendukung sistem kerja yang ada di sana," katanya.
"Tidak semua informasi di media sosial itu benar," katanya. Dia juga menambahkan, "Kita harus berhati-hati dan jangan sampai terlibat dalam persoalan judi online yang dapat menguntungkan negara lain."
"Isu besar ini muncul karena banyak orang yang takut dan khawatir terhadap korban-korban ini," tambahnya Cak Imin. "Saya telah memverifikasi dan banyak informasi viral yang beredar ternyata tidak benar. Konflik yang sebenarnya terjadi adalah antara sesama orang kita di sana. Ditambah lagi dengan masalah hubungan kerja antara para pekerja di sana."
"Tetapi, intinya adalah jangan sampai judi online ini hanya menguntungkan pihak lain. Kita harus memikirkan dampaknya pada warga kita sendiri, bayangkan jika uang sejumlah ratusan triliun mengalir ke negara lain, sedangkan sumbernya adalah rakyat kecil kita yang hanya bermain dengan modal 10 ribu, 20 ribu, hal ini sangatlah menyedihkan," tambahnya.
Cak Imin telah mengungkapkan bahwa KBRI Kamboja pernah mendapat lima kasus PMI setiap hari dan saat ini dia sedang berusaha menemukan solusi untuk mengatasi masalah para pekerja migran di Kamboja.
Cak Imin menjelaskan, "Nah, saat ini kita sedang mencari cara terbaik agar pekerja migran yang ada di sana tidak lagi menjadi beban. Itulah tugas yang saya emban."
Dia menyampaikan bahwa penindakan atas pelanggaran merupakan tanggung jawab Menko Polkam, katanya. Dia juga mengingatkan lagi agar WNI berusaha untuk tidak menjadi korban di negara lain, ujarnya.
"Pembahasan tentang bagaimana Interpol bisa beraktifitas dan menjadi kekuatan dalam melakukan penindakan dan pencegahan dalam kasus lintas negara ini sedang berlangsung di Menko Polkam," kata dia. "Tapi, saya berfokus pada perlindungan pekerja kita yang bekerja di sana agar tidak menjadi korban," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Meutya Hafid selaku Menkomdigi berbicara tentang upaya penyelesaian permasalahan judi online yang mencakup berbagai negara, di antaranya dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah platform dari perusahaan teknologi global terkemuka, katanya.
"Komunikasi sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Namun, tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana membuat para pemain besar di bidang teknologi itu mau mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Kita perlu berdiskusi berulang kali dengan mereka sampai kita menemukan solusi yang mengikutsertakan mereka dalam narasi bangsa," tambahnya Meutya.
"Kita sedang menghadapi perang melawan judionline dan ini menjadi tantangan karena regulasi di setiap negara berbeda-beda," ujarnya, "Namun, ada beberapa negara yang telah berkomitmen untuk ikut serta membantu Indonesia," tambahnya.
Dalam wawancaranya, Meutya mengatakan bahwa judi online dapat ditanggulangi selama semua pihak kompak dan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Hal inilah yang mungkin menjadi alasan, dan juga karena ini berhubungan dengan lintas negara," ucapnya. "Kami yakin, jika kita tetap kompak dan kuat sesuai dengan arahan Presiden, kita akan mampu mengatasinya. Meski Menko harus bergerak lintas sektor, namun semua terhubung menjadi satu. Saya yakin, insyaallah, selama kita tetap kompak, masalah judi online ini dapat diatasi," katanya.