"Reformasi birokrasi membutuhkan keterbukaan informasi," ujar Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (WamenPAN-RB).
"Purwadi menambahkan, keterbukaan informasi publik terkait kinerja birokrasi memungkinkan publik untuk langsung melihat apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah."
"Empat sektor di Kementerian PAN-RB memiliki peran yang sangat penting dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Ini mencakup peningkatan kualitas layanan, memotong birokrasi yang berbelit-belit, manajemen ASN, penataan kelembagaan, dan penerapan prinsip-prinsip good governance," ujar Purwadi dalam keterangan tertulis.
"Dalam acara Visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diadakan di Jakarta, Kamis (28/11), Purwadi mengatakan bahwa inovasi keterbukaan informasi publik di KemenPAN-RB telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya percepatan dalam penyampaian informasi yang memanfaatkan berbagai platform digital terkini, yang ditujukan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi milenial", katanya.
"Selain melakukan berbagai upaya, kami juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan," katanya.
"Digitalisasi bisa menjadi alat untuk keterbukaan informasi publik, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan informasi birokrasi lebih mudah diakses," ujar Purwadi.
"Dengan adanya penerapan SPBE yang terus digalakkan oleh KemenPAN-RB, saya yakin keterbukaan informasi akan semakin baik di semua level pemerintahan," tambahnya, Purwadi juga meyakini bahwa tren keterbukaan informasi di masa yang akan datang akan semakin baik.
"Pada kesempatan itu, Plt Sekretaris KemenPAN-RB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan strategi keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara konsisten. Strategi ini sejalan dengan Renstra KemenPAN-RB dan Renstra Sekretariat KemenPAN-RB. Melalui berbagai inisiatif strategis yang konsisten, baik program maupun kegiatan, kami berupaya mencapai tujuan layanan informasi publik yang terintegrasi dan transparan," ujarnya.
KemenPAN-RB telah menginisiasi program 'Bisa Tanya' sebagai media keterbukaan informasi publik. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu stakeholder KemenPAN-RB dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan PAN-RB.
Dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi kepada publik, program ini menghadirkan sesi tanya jawab interaktif.
"Bisa Tanya Kebijakan PAN-RB telah menghasilkan penurunan signifikan dalam jumlah tamu yang datang langsung ke Kementerian PANRB, hingga 17 kali lipat," tambah Erwan. "Dengan demikian, anggaran K/L/Pemda Provinsi/Kab/Kota untuk perjalanan dinas bisa dialihkan ke program lain yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting."
"Saya menghargai upaya KemenPAN-RB yang selalu inovatif dalam memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat," ujar Arya Sandhiyuda, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP). Menurutnya, langkah dan upaya yang diambil Kementerian PANRB dalam bidang keterbukaan informasi patut dicontoh oleh instansi pemerintah dan badan publik lainnya.
"Kami ingin menekankan bahwa KIP bukanlah sebuah lomba, melainkan kami ingin kementerian atau lembaga dengan predikat informatif dapat menjadi inspirasi bagi yang lainnya," ujar Arya. "Sehingga, pemenuhan keterbukaan informasi publik oleh seluruh penyelenggara negara dan badan publik bisa lebih optimal," katanya.
"Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP, menyetujui pandangan Arya dan mengatakan bahwa KemenPAN-RB telah secara konsisten mendorong keterbukaan informasi publik melalui kebijakan KIP, berbagai sarana dan prasarana, serta layanan informasi yang tersedia baik secara langsung maupun online yang berlangsung secara rutin. Dia berharap KemenPAN-RB dapat membagikan strategi yang mereka lakukan kepada instansi lain dan stakeholder," ungkapnya.