Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (WamenPAN-RB), menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam menjalankan reformasi birokrasi.
"Menurut Purwadi, publik bisa langsung memantau kegiatan pemerintah jika ada transparansi dalam penyebaran informasi tentang kinerja birokrasi," ujarnya.
"Empat divisi di Kementerian PAN-RB memainkan peran yang sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Ini termasuk peningkatan kualitas layanan, pengurangan birokrasi yang berbelit-belit, manajemen ASN, penataan kelembagaan, dan penerapan prinsip-prinsip good governance," ungkap Purwadi dalam keterangan tertulis.
"Pada saat penerimaan Visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/11), Purwadi mengungkapkan bahwa inovasi keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan di KemenPAN-RB telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan peningkatan kecepatan dalam penyampaian informasi menggunakan berbagai platform digital terkini untuk menjangkau lebih banyak audiens, terutama kalangan milenial", ujarnya.
"Berbagai kolaborasi telah kami jalankan sebagai upaya untuk memperkuat kualitas dari informasi yang kami sampaikan," ujarnya.
"Melalui digitalisasi, keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat," ujar Purwadi. "Dengan berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait birokrasi," tambahnya.
"Purwadi yakin bahwa keterbukaan informasi di semua level pemerintah akan semakin baik dengan adanya penerapan SPBE yang terus diprioritaskan oleh KemenPAN-RB," ujarnya, dan juga meyakini bahwa tren keterbukaan informasi di masa mendatang akan semakin baik.
"Pada kesempatan tersebut, Erwan Agus Purwanto sebagai Plt Sekretaris KemenPAN-RB, memberikan penjelasan tentang strategi keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara konsisten. Ini sejalan dengan Renstra KemenPAN-RB dan Renstra Sekretariat KemenPAN-RB. Melalui berbagai program dan kegiatan strategis yang konsisten, kami berusaha mencapai tujuan layanan informasi publik yang terintegrasi dan transparan," katanya.
KemenPAN-RB telah memperkenalkan program 'Bisa Tanya', sebagai salah satu upaya mereka dalam keterbukaan informasi publik. Program ini berfungsi sebagai wadah bagi stakeholder KemenPAN-RB untuk memahami lebih jauh mengenai kebijakan PAN-RB.
Sesi tanya jawab interaktif adalah komponen dari program ini, yang bertujuan untuk optimalisasi pelayanan informasi kepada publik.
"Bisa Tanya Kebijakan PAN-RB telah berkontribusi dalam mengurangi jumlah kunjungan langsung ke Kementerian PANRB sebanyak 17 kali lipat," ungkap Erwan. "Ini memberikan kesempatan bagi K/L/Pemda Provinsi/Kab/Kota untuk mengalihkan anggaran perjalanan dinas mereka ke kegiatan yang lebih berdampak pada pelayanan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting."
Arya Sandhiyuda, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), memberikan apresiasi kepada KemenPAN-RB yang terus berinovasi untuk memberikan akses keterbukaan informasi yang lebih baik pada publik. "Langkah dan upaya Kementerian PANRB dalam bidang keterbukaan informasi dapat menjadi panutan bagi instansi pemerintah dan badan publik lainnya," katanya.
Arya menambahkan, "KIP bukanlah sebuah pertarungan, namun kami berambisi agar kementerian atau lembaga yang telah mendapatkan predikat informatif dapat menjadi teladan bagi yang lainnya. Tujuannya adalah agar pemenuhan keterbukaan informasi publik oleh semua penyelenggara negara dan badan publik bisa lebih maksimal."
"Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP, mengungkapkan pandangan yang sama dengan Arya. Menurutnya, KemenPAN-RB telah secara konsisten mendukung keterbukaan informasi publik, baik melalui kebijakan KIP, sarana dan prasarana, serta layanan informasi langsung dan online yang berlangsung secara teratur. Dia berharap KemenPAN-RB bisa menjadi contoh bagi instansi lain dan stakeholder," katanya.
