Dhaka 360
Thursday - December 05, 2024
Dhaka 360Thursday - December 05, 2024
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, menyampaikan bahwa mereka tengah mengawasi kebijakan yang direncanakan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Ia juga menambahkan bahwa masalah ini sedang dalam proses pengkajian di DPR.
"Dasco, dalam sebuah pernyataan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa mereka sedang mematuhi dan menjalankan apa yang sudah diputuskan melalui UU Tahun 2022. Dia menambahkan bahwa mereka sedang meninjau apakah situasi saat ini dapat dijalankan sesuai UU tersebut, walaupun undang-undang tersebut menetapkan bahwa harus ada kenaikan pada Januari 2025," ujarnya.
"Dasco, sebagai Ketua Harian Gerindra, menyerukan kepada semua pihak untuk bersabar dan menunggu kebijakan resmi dari pemerintah," katanya, menambahkan bahwa DPR juga berupaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah agar kebijakan yang diambil selalu berpihak pada rakyat.
"Kami mohon kesabaran dari semua pihak saat ini. Kami sedang dalam proses pengkajian dan berkomunikasi secara berkelanjutan dengan pemerintah, komunikasi dan kajian ini dilakukan tentunya untuk kepentingan rakyat," ujar Dasco dengan informatif.
"Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, mengonfirmasi bahwa pemberlakuan PPN 12% akan ditunda. Katanya, alasan penundaan ini adalah karena pemerintah ingin fokus pada penyaluran bantuan sosial atau stimulus untuk masyarakat kelas menengah dan bawah terlebih dahulu."
"Luhut mengungkapkan bahwa penerapan PPN sebesar 12% harus diimbangi dengan stimulus bagi masyarakat yang akan merasakan dampaknya, dan rencananya hal ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025," katanya.
"Sebelum PPN 12% dibentuk, stimulus perlu disalurkan terlebih dahulu kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin perhitungannya selama dua hingga tiga bulan. Ada juga perhitungan untuk kelas menengah," ungkap Luhut ketika ditemui di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, pada hari Rabu.
Mengingat bansos akan diprioritaskan, kemungkinan kebijakan tersebut akan ditunda. Namun, keputusan akhir masih berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, katanya.
