Wakil Ketua MPR, AM. Akbar Supratman, menyatakan bahwa MPR berperan strategis dalam mendorong keterpaduan kebijakan dan memastikan terintegrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam arah pembangunan Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, MPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya melibatkan semua pihak, tetapi juga harus berkelanjutan, sebagaimana yang ditentukan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pembentukan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata," ujarnya dalam pernyataannya yang dibuat pada hari Kamis.
Saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) yang berlangsung di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta pada Selasa yang lalu, ia menyampaikan hal ini.
Acara tersebut dihadiri oleh banyak tamu penting, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, para Wakil Ketua MPR seperti Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno, serta beberapa anggota MPR lainnya. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard juga hadir dalam acara itu, bersama dengan beberapa tamu undangan lainnya.
Menurut anggota DPD dari Dapil Sulawesi Tengah, sangat penting untuk memasukkan tujuan-tujuan SDGs ke dalam kebijakan pembangunan, seperti yang diatur dalam RPJPN, ujarnya.
"Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mencakup sejumlah tujuan SDGs, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, pemanfaatan energi terbarukan, dan respons terhadap perubahan iklim," kata dia.
Menurutnya, MPR sangat berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SDGs melalui koordinasi antar-lembaga. Selain itu, MPR juga memastikan bahwa setiap program pembangunan dijalankan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak menelantarkan siapa pun.
"Alumni Universitas Trisakti mengajak generasi muda untuk lebih berpartisipasi dalam mendukung SDGs," ujarnya, menambahkan bahwa inisiatif ini sangat penting untuk keberlanjutan dunia.
"Saya, sebagai seorang remaja yang juga bagian dari Generasi Z, merasa pembangunan berkelanjutan itu sangat berarti secara personal. Kami, generasi yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa, berharap untuk sebuah negara, atau lebih luas lagi dunia, yang bisa memberikan rasa aman, kesejahteraan, dan keselarasan dengan alam," ujarnya.
"Komitmen ini, seperti yang ditegaskan, akan diaplikasikan dalam langkah-langkah yang konkret, seperti mendesak pembuatan undang-undang yang pro-SDGs, yang mencakup hukum yang mendukung adanya energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan," ujarnya.
Sebagai upaya memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, pentingnya memfasilitasi dialog nasional; sementara itu, edukasi publik harus ditingkatkan untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya SDGs bagi kesejahteraan bangsa.
"Tanggung jawab bersama kita semua terhadap pembangunan berkelanjutan harus diwujudkan. MPR RI berjanji akan terus memimpin jalan, memastikan bahwa SDGs tidak hanya menjadi pembicaraan semata, tapi juga direalisasikan untuk Indonesia yang lebih baik," ujarnya.
Pimpinan MPR menginisiasi Kaukus yang melibatkan anggota MPR dari berbagai latar belakang, yang dikenal sebagai KKPB.
"Salah satu agenda KKPB, menurutnya, adalah membumikan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan mengusung tema-tema SDGs dan Asta Cita yang merupakan visi Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.