Dhaka 360
Monday - December 09, 2024
Dhaka 360Monday - December 09, 2024
Dalam pernyataannya, AM. Akbar Supratman selaku Wakil Ketua MPR mengemukakan bahwa MPR memiliki peran strategis dalam mendorong keterpaduan kebijakan dan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam pembangunan Indonesia.
Dalam kapasitasnya sebagai lembaga negara yang menjaga nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, MPR dituntut untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya inklusif, namun juga berkelanjutan, sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Di hari Kamis, dalam keterangan resminya, dia mengemukakan, "Kami berkomitmen untuk terus mendorong pembentukan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata."
Ia mengutarakan hal tersebut saat berpidato dalam acara peluncuran Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) yang diselenggarakan di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu.
Acara tersebut meraih perhatian dari banyak pihak penting, termasuk Ketua MPR, Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua MPR, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno. Beberapa anggota MPR lainnya juga hadir, begitu juga dengan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dan sejumlah undangan lainnya.
"Untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, tujuan-tujuan SDGs harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan, seperti yang telah dicantumkan dalam RPJPN," kata anggota DPD dari Dapil Sulawesi Tengah.
"Beberapa prioritas SDGs sudah terserap dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, mencakup upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, penggunaan energi terbarukan, dan tindakan terhadap perubahan iklim," tambahnya.
Dikatakan lebih lanjut, MPR juga berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi atas implementasi SDGs dengan koordinasi lintas lembaga. MPR memastikan bahwa setiap program pembangunan dijalankan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak ada satu pun yang ditinggalkan, katanya.
"Kami, sebagai alumni Universitas Trisakti, meminta masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih bersemangat mendukung SDGs," tambahnya.
"Untuk saya dan teman-teman sebaya saya di Generasi Z, pembangunan berkelanjutan adalah isu yang sangat pribadi. Kami adalah generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Kami mendambakan negara, atau dalam konteks yang lebih luas, dunia yang menawarkan keamanan, kesejahteraan, dan keseimbangan dengan alam," tuturnya.
"Sebagaimana ditegaskan, komitmen ini akan diimplementasikan melalui tindakan-tindakan konkret, seperti mendorong peraturan yang mendukung SDGs, termasuk undang-undang yang berpihak pada energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan," tambahnya.
Fasilitasi dialog nasional telah menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil; serta pentingnya penguatan edukasi publik dalam meningkatkan kesadaran akan manfaat SDGs bagi kesejahteraan bangsa.
"Pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab kita semua. MPR RI berupaya keras untuk berada di lini terdepan dalam memastikan bahwa SDGs lebih dari sekedar wacana, tetapi sesuatu yang dapat kita realisasikan untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.
Dalam KKPB, terdapat keterlibatan anggota MPR dari berbagai latar belakang, dan ini diinisiasi oleh pimpinan MPR.
"Ia menegaskan bahwa membumikan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang mengusung tema-tema SDGs dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu agenda utama KKPB," tambahnya.
