Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
Irma Suryani Chaniago, yang duduk di Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, mendesak pemerintah untuk segera menentukan UMP. Dia berharap bahwa pemerintah dapat menyetujui peningkatan UMP yang telah menjadi keinginan bersama antara pekerja dan pengusaha.
"Penetapan UMP tahun ini bukanlah hal yang mudah, ditengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak membaik, dan Indonesia pun merasakan dampaknya. Dalam situasi banyaknya perusahaan yang bangkrut dan melakukan PHK massal, khususnya di sektor tekstil, pemerintah harus berani namun hati-hati dalam menentukan kenaikan UMP," sambung Irma pada awal tanggapannya.
Irma menambahkan bahwa dalam penyelesaian masalah kenaikan UMP, Kemenaker harus berhati-hati dan memperhatikan kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Dia mengakui bahwa ini adalah hal yang penting untuk diwujudkan.
"Dalam iklan ini, kami berusaha untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan pencerahan tentang pentingnya produk tersebut dalam kehidupan sehari-hari," katanya dalam wawancara.
Untuk melanjutkan eksplorasi konten ini, harap scroll ke bawah.
"Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mempertahankan stabilitas perusahaan agar tidak tutup karena kenaikan upah antara sepuluh hingga dua puluh persen adalah dilema yang serupa dengan makan buah simalakama," katanya. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan UMP dan persentase kenaikannya.
"Irma berpendapat bahwa pemerintah dapat memberikan lampu hijau untuk kenaikan UMP sebesar empat hingga lima persen," katanya. Dia berharap persetujuan tersebut bisa segera dikeluarkan oleh pemerintah.
"Saya berharap pemerintah dapat menyetujui kenaikan UMP yang saling menguntungkan antara pekerja dan perusahaan. Dalam perkiraan moderat saya, pemerintah akan menyetujui kenaikan sebesar empat hingga lima persen. Saya berharap, di awal bulan Desember nanti, kepastian tentang UMP sudah bisa ditetapkan," tambahnya.
Telah diberitakan sebelumnya bahwa Yassierli, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Ketenagakerjaan, telah memberi laporan tentang perkembangan penyusunan UMP kepada Presiden Prabowo Subianto. Yassierli mendapatkan arahan dari Prabowo yang masih belum bisa ia ungkapkan.
"Ada banyak diskusi yang saya lakukan dengan Pak Presiden," kata Yassierli. "Salah satu poin utama yang saya sampaikan adalah tentang progress kita dalam penyusunan UMP. Kami juga mendengarkan arahan dari beliau. Namun, hasilnya belum bisa saya ungkapkan karena masih harus dirumuskan dan banyak pertimbangan yang harus diperhatikan," tambahnya saat berbicara dengan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Pada akhir November atau awal Desember 2024, Yassierli berharap Permen terkait UMP sudah dapat dikeluarkan," katanya.
"Tolong ditunggu, saya memiliki sasaran yang akan saya capai hingga akhir bulan ini. Ya, paling kesiannya awal bulan depan. Saya berdoa agar peraturan menteri yang kita nantikan bisa terbit sebelum akhir bulan ini. Ini semua tentunya setelah kita mendapat petunjuk dari Bapak Presiden," ungkapnya dengan penuh harapan.
