"Sebagai bagian dari upaya untuk memburu buronan narkoba, Polri telah resmi menjalin kerja sama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM)", tambahnya.
"Saya telah bertemu langsung dengan Datuk Seri Khaw Kok Chin dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) PDRM," ujar Brigjen Mukti Juharsa, Dittipid Narkorba Bareskrim Polri, yang berlokasi di Jakarta Selatan.
"Kita telah mengulas tentang isu DPO-DPO kita yang bertahan di Malaysia serta DPO-DPO Malaysia yang merantau di Indonesia. Selain itu, kita juga mencoba untuk memprediksi dan menghentikan aliran narkotika, terutama sabu, melalui jalur Malaysia, yaitu jalur golden triangle," kata Brigjen Mukti Juharsa pada wartawan usai rapat.
"Saat ini, kami sudah mengumpulkan beberapa nama buronan narkoba yang berada di Malaysia, tetapi belum bisa kami beberkan ke publik," ungkap Mukti.
"Kita telah mengumpulkan banyak data, tapi kita memilih untuk tidak menyebutkannya sekarang. Yang terpenting, kita telah mengamankan semua nama yang penting," ujarnya. "Kita sudah memberikan data ini ke Malaysia, mereka akan melakukan tahap pengawasan terlebih dahulu. Setelah segalanya berjalan lancar, kita akan diundang ke sana untuk proses penangkapan," tambahnya.
"Kerja sama ini juga ditujukan untuk menemukan aset dari pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) buronan narkoba Indonesia di Malaysia," katanya, berharap, "Semoga ini berhasil dan banyak TPPU yang bisa kita temukan di sana."
Dalam kerja sama selanjutnya, Polri dan Polisi Malaysia akan berfokus pada antisipasi jalur masuk narkotika yang terkenal, golden triangle, dengan sabu sebagai jenis narkoba utama yang menjadi fokus, tambahnya.
"Ada kesepakatan bersama untuk menutup semua jalur masuk di Sumatera dan Kalimantan," ujarnya. "Ke depan, kita akan melaksanakan pertukaran-pertukaran polisi, dengan menekankan pada kerja sama, mirip dengan model yang kita terapkan bersama Thailand," tambahnya.
"Banyak buronan narkoba dari Indonesia yang masih belum tertangkap," katanya, setelah menyatakan bahwa kerjasama ini menguntungkan bagi kedua pihak.
"Kami telah sepakat bahwa kami dapat mengunjungi Malaysia untuk melakukan pengawasan terhadap DPO-DPO kami dan dia (Malaysia) akan memberikan bantuan. Jika dia memiliki DPO di negara kami, kami juga akan memberikan bantuan," ujarnya dengan penuh harapan.