Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan penelitian yang lebih mendalam terhadap sistem zonasi PPDB, menurut pernyataannya setelah bertemu dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Wapres Gibran Rakabuming Raka menyarankan untuk penghapusan sistem PPDB zonasi, yang berujung pada panggilan langsung dari Prabowo kepada Abdul Mu'ti ke Istana Negara, demikian diketahui.
Selain membicarakan isu PPDB Zonasi, Prabowo dan Mu'ti juga menyinggung topik gaji guru dalam pertemuan mereka. Bukan hanya Mu'ti, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan Cak Imin, juga terlihat hadir lebih awal di Istana.
Mu'ti mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan serangkaian audiensi dengan kepala dinas pendidikan dan berbagai pakar, dan menambahkan bahwa hasil dari kajian yang lebih detail akan segera diberikan kembali kepada Prabowo.
"Pada kesempatan khusus dengan Pak Presiden, kami telah menyampaikan hasil dari kajian yang telah kami lakukan bersama kepala dinas pendidikan Indonesia beberapa waktu lalu, ditambah dengan penelitian dari para ahli dan diskusi kami dengan beberapa stakeholder terkait pendidikan," ucap Mu'ti saat berbicara kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dalam wawancara hari Selasa yang lalu.
"Pak Presiden telah menugaskan kami untuk lebih memfokuskan kajian pada pelaksanaan PPDB," ujar Mu'ti. "Kami sedang berusaha untuk memperdalam pemahaman kami mengenai PPDB zonasi dan hasil kajian tersebut akan kami sampaikan kepada Pak Presiden. Keputusan akhir akan dibahas dalam sidang kabinet," katanya.
Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, telah menuntut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk menghapus jalur zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, pernyataan tersebut ditentang oleh Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, yang mengungkapkan bahwa zonasi memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan dan mencegah diskriminasi, meskipun masih memiliki tantangan dalam penerapannya.
"Hetifah mengungkapkan bahwa zonasi telah diperkenalkan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pendidikan, mereduksi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi. Akan tetapi, ia menambahkan bahwa sistem ini menghadapi tantangan dalam implementasinya, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah dan ketimpangan kualitas antar sekolah," saat dihubungi pada hari Kamis.
Menurut Hetifah, sangat penting untuk melakukan beberapa langkah sebelum membuat keputusan untuk menghapus sistem PPDB zonasi, salah satunya adalah melakukan diskusi dan mendengarkan pendapat masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat, katanya.
"Dalam rangka memahami pendapat masyarakat dan stakeholder, kami telah mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen, dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pengamat pendidikan, untuk membicarakan efektivitas dan keluhan yang muncul dari zonasi. Kami juga telah mengevaluasi dampak dari sistem zonasi ini, baik dampak positif maupun negatif sejak pertama kali diberlakukan," ujarnya.
Menurut Hetifah, penting untuk mencari alternatif lain jika memang ingin menghilangkan PPDB zonasi. Ia percaya bahwa alternatif yang lebih adil sangat diperlukan, katanya.
"Kita perlu mengeksplorasi alternatif lain jika sistem zonasi tidak efektif. Mungkin kita bisa mencoba alternatif yang lebih adil, misalnya dengan memperkuat jalur PPDB berbasis prestasi atau meningkatkan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu," katanya.
Hetifah menilai bahwa peningkatan kualitas harus menjadi prioritas utama, sebab menurutnya, PPDB zonasi yang tidak berjalan lancar disebabkan oleh ketidakmerataan kualitas pendidikan.
"Untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang merata, kita perlu mengatasi masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi yaitu ketimpangan kualitas antar sekolah," katanya, "Dalam hal ini, Komisi X mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan."
"Dia juga menekankan pentingnya melibatkan sekolah swasta dalam sistem pendidikan. Katanya, sekolah swasta bisa menjadi solusi untuk siswa yang berada di luar zonasi dengan memberikan akses pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat."
"Dalam konteks pendidikan, sekolah swasta memiliki peran penting dalam mengurangi beban sekolah negeri. Mereka dapat turut serta dalam inisiatif afirmasi dengan menawarkan beasiswa atau subsidi kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karenanya, kerjasama antara pemerintah dan sekolah swasta sangat penting dalam menyusun kebijakan insentif, seperti penurunan biaya pendidikan atau bantuan biaya operasional, sehingga pendidikan di sekolah swasta menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.
"Perlu kita libatkan sekolah swasta dalam merumuskan strategi pendidikan daerah, sebagai pendukung untuk meningkatkan kapasitas sekolah negeri," katanya. "Namun, Pemerintah harus menjamin regulasi yang mendorong kerjasama antara sekolah negeri dan swasta, termasuk memberi insentif kepada sekolah swasta yang turut serta dalam memeratakan pendidikan. Dengan adanya kerjasama ini, sistem pendidikan nasional, termasuk PPDB zonasi, akan menjadi lebih efisien dan mencakup semua lapisan masyarakat," lanjutnya.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan lanjutkan membaca di halaman berikutnya.
Ketika berada di halaman 12, selanjutnya Prabowo Subianto dari partai PDIP dan PD bersama Zona Simendikdas memberikan pernyataan yang cukup menggemparkan. Ia mengibaratkan Rakabuming Raka sebagai simbol upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan, katanya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Abdul Mu'ti merespons bahwa sistem zonasi PPDB saat ini sedang dalam tahap pengkajian.
"Kami sedang membahas zonasi, bukan penghapusan. Kami tidak berbicara tentang menghapus atau melanjutkan, semuanya masih dalam proses peninjauan. Jadi, mari kita tunggu untuk tanggal peluncurannya, yang akan segera datang," kata Abdul Mu'ti selama kunjungan kerja di Sekolah Sultan Iskandar Muda di Medan, seperti dilaporkan oleh detikSumut pada hari Sabtu.
"Kami akan segera mengumumkan hasil dari keputusan sistem zonasi PPDB setelah selesai melakukan kajian," ujar Abdul Mu'ti. Ia menambahkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan tersebut, pihaknya telah menerima masukan dari berbagai pihak, mulai dari kepala dinas, anggota DPR, hingga masyarakat.
"Kami akan mempertimbangkan pernyataan dari Pak Wakil Presiden, dan akan membuat keputusan berdasarkan kajian yang kami lakukan. Kami juga akan mempertimbangkan masukan dari kepala dinas, masyarakat, dan DPR, sehingga kami dapat membuat keputusan yang memudahkan proses penerimaan murid-murid baru dan lebih adil," ujarnya.
Gibran Rakabuming Raka, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, telah menyampaikan permintaannya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, kunci dari upaya Indonesia menuju Emas 2045 adalah pendidikan.
"Untuk mencapai Indonesia 2045 sebagai generasi emas, pendidikan dan anak-anak muda menjadi kunci utamanya," ujar Gibran dalam sambutan acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis. "Dalam rapat koordinasi dengan kepala-kepala dinas pendidikan, saya telah menekankan kepada Menteri Pendidikan bahwa sistem zonasi perlu dihapuskan," tambahnya.
Gibran menekankan pentingnya pendidikan coding, programming, dan digital marketing untuk anak-anak dalam era digital ini, dan mengingatkan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain, katanya.
"Sangat penting bagi kita untuk memastikan anak-anak kita memahami pelajaran coding dan belajar programming, serta digital marketing, mengingat kita tidak boleh tertinggal dari negara lain dalam hal ini," ujar Gibran dengan penuh semangat.
"Pimpinan Nvidia telah dikonfirmasi oleh pemerintah akan berinvestasi di beberapa kota, dan Gibran berharap hal ini dapat menjadi kesempatan berharga bagi generasi muda," ujarnya lebih lanjut.
"Gibran menyampaikan bahwa kemarin, bos Nvidia telah datang dan menyatakan minatnya untuk berinvestasi di beberapa kota termasuk Solo. Ia berpendapat bahwa peluang ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda, dan sangatlah disayangkan jika pemerintah telah memberikan dorongan namun tidak ada respon dari pihak muda. Namun, ia percaya bahwa Muhammadiyah akan bersemangat menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045," katanya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengirim permintaan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk mempertimbangkan penghapusan jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), katanya. Sebagai tanggapan, menurut Abdul Mu'ti, sistem zonasi PPDB sedang dalam proses kajian.
"Kami tengah melakukan pengkajian, bukan untuk penghapusan namun lebih pada zonasi. Jangan berpikir kami akan menghapus atau meneruskan, semuanya masih dalam proses pengkajian. Mohon bersabar menanti tanggal pelaksanaannya, sebentar lagi akan tiba," jelas Abdul Mu'ti saat kunjungan kerja di Sekolah Sultan Iskandar Muda, Medan seperti yang dilaporkan oleh detikSumut, hari Sabtu.
"Abdul Mu'ti telah menyampaikan bahwa pengumuman terkait keputusan sistem zonasi PPDB akan segera dilakukan setelah proses kajian selesai," katanya. "Mu'ti juga menambahkan bahwa pihaknya menerima banyak masukan dari berbagai pihak termasuk kepala dinas, anggota DPR, dan masyarakat."
"Sehubungan dengan pernyataan dari Bapak Wakil Presiden, tentu kami akan memperhatikannya. Namun, keputusan akhir akan diambil setelah kami melakukan serangkaian kajian mendalam, termasuk juga mempertimbangkan masukan dari kepala dinas, masyarakat, dan juga dari DPR. Kami berharap dengan cara ini, proses penerimaan murid baru akan berlangsung lebih baik dan lebih adil," ujarnya.
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden (Wapres) mengungkapkan telah meminta Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem PPDB. Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Pendidikan dan anak muda adalah kunci dari generasi emas Indonesia di tahun 2045," ujar Gibran pada acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis lalu. Ia juga menekankan kepada Menteri Pendidikan dalam rapat koordinasi dengan kepala dinas pendidikan bahwa sistem zonasi perlu dihapuskan.
"Gibran menekankan pentingnya mendidik generasi muda tentang coding, programming dan digital marketing saat ini," katanya, "Dia berharap Indonesia tidak kalah dengan negara lain dalam hal ini."
"Sangat penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita tentang coding dan programming, juga belajar tentang digital marketing. Di era digital ini, kita tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain, jadi pastikan kita selalu up to date," ujar Gibran dengan tegas.
"Gibran menambahkan bahwa pemerintah sudah menerima kunjungan dari pimpinan Nvidia yang berencana untuk berinvestasi di beberapa kota, dan dia berharap para pemuda bisa memanfaatkan kesempatan ini," katanya.
"Kemarin, bos Nvidia datang dan menyatakan niatnya untuk berinvestasi di beberapa kota, termasuk Solo," ujar Gibran. "Seharusnya ini menjadi peluang bagi anak-anak muda untuk berpartisipasi. Meski pemerintah telah mendorong, tetapi jika anak muda tidak berpartisipasi, maka upaya ini akan sia-sia. Namun, saya yakin Muhammadiyah tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045."
