Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan relokasi untuk warga yang tinggal di kolong Tol Angke, dan untuk mencegah mereka kembali, Fraksi PDIP dan PSI telah menyarankan agar Pemprov memberdayakan warga yang sudah direlokasi.
"Demi peningkatan taraf hidup warga, pemberdayaan secara ekonomi menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan, sehingga mereka tidak harus kembali hidup di bawah kolong tol," kata Sekretaris Fraksi PDIP Rio Sambodo pada hari Selasa.
Selain menyediakan fasilitas perumahan, Pemprov DKI juga perlu mempersiapkan fasilitas umum dan sosial yang mendukung, ujarnya. Salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan adalah transportasi umum yang memudahkan akses penduduk rusun.
"Tidak hanya mempersiapkan tempat hunian sementara, Pemprov juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas umum dan sosial yang mendukung, termasuk transportasi massal untuk keperluan bekerja dan bersekolah mereka," ujarnya.
"Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI, August Hamonangan, berpendapat bahwa pendekatan menyeluruh sangat diperlukan dalam upaya relokasi warga dari kolong tol. Ia menambahkan, Pemprov DKI harus mempertimbangkan semua aspek dalam penanganan isu permukiman tersebut," katanya.
"Pemerintah perlu memprioritaskan pemberdayaan ekonomi bagi warga yang terdampak dari segi sosiologis. Mereka harus menyediakan program-program pelatihan keterampilan dan menciptakan peluang-peluang kerja agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka di lingkungan baru," kata August saat dihubungi terpisah.
"Dia berpendapat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten guna memastikan area kolong tol tetap steril," katanya.
"Diharapkan bahwa dengan penerapan langkah-langkah yang telah digabungkan ini, relokasi bukan hanya akan memberikan solusi jangka pendek, namun juga akan membawa perubahan berkelanjutan bagi warga yang terkena dampak," katanya.
"Sebelumnya, Teguh Setyabudi selaku Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sempat menyampaikan bahwa beberapa warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan di wilayah Jakarta Barat serta Jakarta Utara telah menyatakan kesediaan mereka untuk pindah ke Rusun yang terletak di Jalan Tongkol, Penjaringan, Jakarta Utara," katanya. Teguh juga menambahkan bahwa warga kolong tol dan jembatan tersebut akan mendapatkan fasilitas gratis selama enam bulan untuk menyewa rusun.
"Sebagai contoh, mereka yang memilih untuk menetap di rumah susun, kami tidak memungut biaya sama sekali selama enam bulan pertama. Selain itu, kami juga memberikan bantuan sembako," ujar Teguh kepada wartawan di Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Teguh mengungkapkan bahwa warga yang memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan akan mendapatkan bantuan dalam mencari kontrakan yang tepat, serta mendapatkan fasilitas gratis untuk dua bulan sewa, katanya.
"Kita memberikan fasilitas untuk mereka yang melakukan kontrak mandiri. Kontrak tersebut berlaku selama 1 sampai 2 bulan. Bersama Pak RT, kita membantu mencari kontrakan dengan harga yang umum di sekitar area tersebut. Fasilitas untuk Sembako juga kami berikan," ujarnya dengan informatif.
"Jika yang bertanggung jawab terhadap Panti Cipayung adalah Dinas Sosial, maka ini tentunya akan termasuk dalam anggaran Dinas Sosial," katanya dengan tegas.