Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
Menurut Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi VIII DPR-RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada guru madrasah karena peran mereka yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang agama.
Dalam audiensi dengan Wadah Silaturahmi Madrasah Tsanawiyah Swasta (Wasilah) Jakarta Selatan, dia mengungkapkan fakta bahwa mayoritas guru madrasah bukan PNS dan belum mendapatkan sertifikasi dengan kuota yang terbatas setiap tahun. Oleh karena itu, dia menyerukan perhatian lebih pada kesejahteraan mereka.
HNW menyatakan, "Menteri dan kebijakan pendidikan telah berubah beberapa kali, namun para guru madrasah masih menunggu sertifikasi yang belum datang," dalam pernyataannya pada hari Kamis saat memperingati hari guru yang bertepatan dengan tahun pergantian pemerintahan nasional dan daerah. "Ini seharusnya menjadi waktu yang tepat bagi Pemerintah untuk menunjukkan dukungan kuat mereka kepada para guru, terutama guru madrasah."
"Bukan hanya Wasilah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga secara terbuka mengkritisi situasi guru madrasah yang tampaknya hanya menjadi kelompok pinggiran dalam kebijakan guru, dengan kesejahteraan mereka berada di tingkat paling rendah di antara rekan seprofesi," katanya.
Berdasarkan penjelasan Hidayat dengan data yang diperoleh dari EMIS Kementerian Agama, di tahun 2024 ini tercatat ada 981.296 guru dari jenjang RA sampai Madrasah Aliyah yang terdaftar di Kemenag. Dari total tersebut, hanya 239.836 guru atau 24,4% yang telah mendapatkan sertifikasi. Sedangkan, sisanya sebanyak 741.460 guru kemungkinan besar masih belum tersertifikasi, jumlah ini jauh lebih banyak daripada data advokasi JPPI yang mencatat ada 484.737 guru belum tersertifikasi.
"Data real-time yang ada di EMIS Kemenag menunjukkan bahwa kebanyakan guru madrasah belum mendapatkan sertifikasi dan status kepegawaian tetap seperti PNS atau PPPK, meski data sertifikasinya sendiri belum sepenuhnya sinkron," ujarnya.
"Dia menjelaskan bahwa berdasarkan temuan dalam berbagai Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR-RI dan Kemenag, kuota sertifikasi guru Madrasah setiap tahun hanya mencapai sembilan ribuan orang," ujarnya. "Hal ini membuat antrian untuk mendapatkan sertifikasi bisa mencapai puluhan tahun, dan akibatnya banyak guru madrasah yang pensiun tanpa memperoleh sertifikasi," lanjutnya.
"Dia telah mengusulkan agar guru madrasah dimasukkan dalam skema 1 juta guru PPPK yang telah berjalan sejak tahun 2022 sebagai solusi. Meski demikian, tampaknya guru madrasah belum menjadi prioritas, dengan hanya mendapatkan 9.459 formasi PPPK pada tahun 2022 dan 19.437 formasi yang dapat diajukan pada rekrutmen tahun 2024," katanya.
"Isu besar yang saya soroti dan advokasi adalah adanya ketimpangan anggaran antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, termasuk dalam hal keberpihakan pada guru madrasah. Dengan menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa mencapai tujuan pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sebagaimana amanat dari UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3)," ujarnya.
HNW mengatakan bahwa ia telah mengarahkan kader partainya yang bertugas sebagai Ketua DPRD DKI untuk memastikan realisasi pendidikan gratis di sekolah swasta bagi penduduk Jakarta, anggaran untuk inisiatif ini telah disetujui oleh DPRD, terutama di Jakarta.
Dirinya menghimbau agar madrasah swasta semacam Wasilah berkontribusi aktif dalam program tersebut, mengingat banyak madrasah swasta yang menampung siswa dari latar belakang keluarga kurang mampu, menjadi sasaran program sekolah gratis.
"Aspirasi madrasah terkait peningkatan kesejahteraan dan pengembangan fasilitas akan selalu menjadi fokus perjuangan kami," kata Hidayat. "Kami akan terus berupaya mendapatkan dukungan dari Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Baznas, dan Lembaga-Lembaga Zakat, semua adalah mitra kerja saya di Komisi VIII DPR-RI," tambahnya. Hidayat berharap para kepala madrasah di Wasilah dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran untuk siswa mereka dalam rangka membentuk generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas.
"Kyai Dhiyauddin Ghozali, Ketua Wasilah Jakarta Selatan, mengapresiasi dukungan HNW kepada madrasah swasta dan berharap agar dukungan tersebut dapat terus dikawal oleh berbagai stakeholder pemerintahan," ujarnya.
