Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
"MPR memegang peran yang sangat penting dalam mendorong keterpaduan kebijakan," kata Wakil Ketua MPR AM. Akbar Supratman, menambahkan bahwa MPR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai keberlanjutan terintegrasi dalam arah pembangunan nasional.
Dengan posisinya sebagai lembaga negara yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, MPR bertanggung jawab untuk mengawasi agar pembangunan nasional tidak hanya inklusif tetapi juga berkelanjutan, seperti yang ditegaskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
"Dalam keterangannya pada hari Kamis, ia menyatakan bahwa komitmen mereka adalah untuk terus mendorong pembuatan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata," katanya.
Saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) yang diadakan di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa pekan lalu, beliau menyampaikan hal tersebut.
Acara tersebut berasa meriah dengan kehadiran Ketua MPR Ahmad Muzani, lengkap dengan para Wakil Ketuanya yaitu Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno; serta beberapa anggota MPR lainnya dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas: Febrian Alphyanto Ruddyard, dan juga beberapa undangan lainnya.
Dalam dialog lebih lanjut, anggota DPD dari Dapil Sulawesi Tengah menekankan pentingnya menggabungkan tujuan-tujuan SDGs ke dalam kebijakan pembangunan, mirip dengan apa yang sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), katanya.
"Prabowo Subianto, dalam Asta Citanya, telah memasukkan sejumlah tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi terbarukan, dan perubahan iklim menjadi prioritas," ujarnya.
MPR, dalam penjelasan lebih lanjut, berkomitmen untuk memastikan bahwa implementasi SDGs, melalui koordinasi antar lembaga, berada di bawah pengawasan dan evaluasi yang ketat. MPR menjamin bahwa setiap program pembangunan dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan tidak ada yang ditinggalkan.
"Alumni Universitas Trisakti menyerukan agar generasi muda, khususnya, harus lebih aktif dalam upaya mendukung SDGs," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Sebagai bagian dari Generasi Z dan seorang anak muda, pembangunan berkelanjutan memiliki makna pribadi bagi saya," katanya, "Kami, generasi saat ini, merupakan pengganti estafet kepemimpinan bangsa. Kami berkeinginan untuk menciptakan negara, atau dalam skala yang lebih besar, dunia, yang dapat memberikan rasa aman, kemakmuran, dan harmoni dengan alam."
Dalam konteks komitmen terhadap SDGs, ditegaskan bahwa upaya konkret akan dilakukan, seperti mendesak pembuatan undang-undang yang mendukung energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Untuk memperluas kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dialog nasional harus difasilitasi; Sementara itu, untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bagi kesejahteraan bangsa, edukasi publik harus diperkuat.
"Pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab kolektif kita semua. MPR RI akan selalu berada di lini terdepan untuk memastikan bahwa SDGs bukan hanya wacana, melainkan juga terwujud secara konkret demi Indonesia yang lebih maju," katanya.
Anggota MPR dari berbagai latar belakang dilibatkan dalam KKPB, yang diinisiasi oleh pimpinan MPR.
"KKPB menetapkan salah satu agendanya yakni mewujudkan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan menampilkan isu-isu SDGs dan Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto," katanya.
