Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
Dalam upaya untuk memberdayakan warga yang telah direlokasi, Fraksi PDIP dan PSI telah meminta Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi mereka yang tinggal di kolong Tol Angke dan membantu mereka agar tidak kembali ke tempat lamanya.
"Kami percaya bahwa pemberdayaan warga dari segi ekonomi sangat diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan kualitas hidup dan menghindari kembali ke kehidupan di kolong tol," ujar Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDIP.
Pemprov DKI tidak hanya harus menyiapkan tempat tinggal, tetapi juga fasilitas umum dan sosial sebagai pendukung, lanjutnya. Dia menekankan bahwa transportasi umum adalah salah satu elemen kunci untuk memastikan aksesibilitas bagi penghuni rusun.
"Pemprov tidak hanya harus menciptakan tempat tinggal sementara, tetapi juga harus menyiapkan fasilitas umum dan sosial yang mendukung, seperti transportasi massal yang memudahkan mereka untuk bekerja atau bersekolah," katanya.
"Dalam konteks relokasi warga dari kolong tol, August Hamonangan, Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI, menilai bahwa pendekatan yang komprehensif sangat penting. Menurutnya, semua aspek harus dilihat oleh Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah permukiman ini," ujarnya.
"Dalam konteks sosiologis, sangat penting bagi pemerintah untuk memberdayakan ekonomi warga yang terdampak. Mereka harus menyediakan program pelatihan keterampilan dan menciptakan peluang kerja, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di lingkungan baru," ujar August saat dihubungi terpisah.
"Menurutnya, konsistensi dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di kolong tol," ujarnya.
"Melalui penggabungan langkah-langkah ini, kami berharap relokasi tidak hanya akan menjadi solusi sementara, tetapi juga akan menciptakan perubahan yang berkelanjutan untuk warga yang terdampak," ujarnya.
"Beberapa warga yang tinggal di bawah jembatan dan tol di Jakarta Barat dan Jakarta Utara telah menyatakan bahwa mereka siap untuk pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi," ujarnya. Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa warga tersebut akan diberikan kemudahan berupa gratis sewa rusun selama enam bulan.
"Misalnya, bagi mereka yang memutuskan untuk pindah ke rumah susun, kami memberikan fasilitas gratis selama enam bulan dan juga menambahkan bantuan sembako," kata Teguh saat berbicara dengan wartawan di Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Menurut Teguh, warga yang berencana pindah ke rumah kontrakan akan dibantu cari kontrakan yang cocok dan mendapat keringanan pembayaran dua bulan, ujarnya.
"Bagi mereka yang kontrak mandiri, kita memberikan fasilitasi. Kontrak tersebut berjalan sekitar 1 sampai 2 bulan. Kita berkolaborasi dengan Pak RT untuk menemukan kontrakan, tentunya dengan harga standar di lingkungan tersebut. Kita juga menyediakan fasilitas untuk Sembako," katanya dengan jelas.
"Seharusnya, jika Panti Cipayung berada di bawah pengawasan Dinas Sosial, maka wajar jika hal tersebut dibiayai dari anggaran Dinas Sosial," ujarnya.
