Dhaka 360
Wednesday - December 04, 2024
Dhaka 360Wednesday - December 04, 2024
Secara resmi, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (KKPB MPR RI). Katanya, ini adalah langkah awal dalam perjalanan panjang kebangsaan dengan membentuk Kaukus Kebangsaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
"Pentingnya kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan dalam mendorong pencapaian hasil optimal pembangunan tidak bisa diabaikan. Tanpa semangat kebangsaan yang tinggi, upaya pembangunan tidak akan mencapai tujuannya," katanya, dalam sebuah pengumuman tertulis yang dilakukan pada hari Selasa.
Ia menyampaikan hal itu ketika memberikan sambutan dalam acara pembentukan Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (KKPB MPR RI) yang berlangsung di Ruang Delegasi, Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa.
Dalam pernyataannya yang lebih lanjut, Muzani berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan tidak akan bermakna jika harus merusak kebangsaan, persatuan dan kesatuan kita. Ia menambahkan bahwa ini adalah biaya yang terlalu besar untuk kita tanggung dan pembangunan serta kebangsaan harus berjalan sejalan.
"Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia yang akan dimulai besok pagi, berbarengan dengan pembentukan kaukus ini. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk menekankan arti penting integrasi kebijakan lokal dengan visi nasional," ujarnya.
"Menurutnya, pilkada bukan hanya sekedar pemilihan, tapi juga bisa menjadi medium untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan pembangunan dan mendorong masyarakat untuk berkontribusi. Ujarnya, tanpa partisipasi aktif masyarakat, demokrasi hanya akan menjadi serangkaian prosedur tanpa makna substansial."
Untuk memungkinkan pemenang pilkada menjalankan program pembangunan yang harmonis dengan visi nasional, disusunlah strategi yang tepat dan komprehensif, yang salah satunya adalah Sosialisasi Nilai Kebangsaan. Strategi ini dirancang untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 kepada para kepala daerah.
Selanjutnya, yang kedua, pentingnya mendorong kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan legislatif untuk memastikan kebijakan berkelanjutan. Dan yang ketiga, perlu adanya pembentukan forum khusus di tingkat daerah untuk koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Di samping itu, diperlukan pembentukan divisi pemantauan prestasi di daerah-daerah pasca-pilkada. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengukur perkembangan pelaksanaan di setiap daerah secara periodik.
"Kita harus selalu memiliki kesadaran bahwa pilkada adalah komponen vital dalam proses demokrasi di Indonesia. Pilkada berperan sebagai instrumen untuk memilih pemimpin daerah yang memahami kebutuhan masyarakat lokal, dan juga mencerminkan kedaulatan rakyat," ujar Muzani dengan tegas.
"Tidak hanya berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Pilkada yang dijalankan secara jujur, adil, dan transparan juga berdampak positif dalam memperkokoh fondasi demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional," katanya.
Keberhasilan pilkada, menurut mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia, tidak hanya tergantung pada penyelenggaraannya tetapi juga pada partisipasi semua elemen bangsa dalam menjaga integritas dan substansi demokrasi. Dengan strategi yang telah dirancang, hasil pilkada dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju dan berkelanjutan pada tahun 2045, sambil memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia.
Para Wakil Ketua MPR, yaitu Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, bersama anggota MPR lain dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, menghadiri acara pembentukan KKPB MPR RI.
