Pemprov DKI Jakarta akan mengambil tindakan relokasi terhadap warga yang tinggal di kolong Tol Angke, dan sebagai tanggapan, Fraksi PDIP dan PSI mengajukan permintaan agar Pemprov memberdayakan warga yang telah direlokasi agar tidak kembali ke kolong tol.
Sekretaris Fraksi PDIP, Rio Sambodo menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi warga untuk memperbaiki standar hidup mereka, "Jadi mereka tidak harus kembali tinggal di kolong tol," katanya.
Ditambahkannya, Pemprov DKI harus memastikan tidak hanya adanya fasilitas tempat tinggal, tetapi juga fasilitas umum dan sosial yang mendukung. Dia berpendapat bahwa transportasi umum adalah aspek penting dalam memfasilitasi akses bagi warga rusun.
"Selain memastikan tersedianya tempat tinggal sementara, tugas Pemprov juga mencakup penyediaan fasilitas umum dan sosial, salah satunya transportasi massal yang memungkinkan mereka untuk bekerja dan bersekolah," tambahnya.
"Menurut August Hamonangan, Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI, pendekatan menyeluruh perlu dilakukan dalam proses relokasi warga yang tinggal di kolong tol. Ia berpendapat bahwa Pemprov DKI harus memperhatikan semua aspek dalam menangani masalah permukiman tersebut," katanya.
"Pemberdayaan ekonomi bagi warga yang terdampak sangat penting dari perspektif sosiologis. Pemerintah perlu menyediakan program-program pelatihan keterampilan dan menciptakan peluang-peluang pekerjaan agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup di lingkungan baru," imbuh August saat dihubungi secara terpisah.
"Harus ada penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan kolong tol tetap steril dan terawat," tambahnya.
"Dengan memadukan langkah-langkah ini, tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa relokasi tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga memberikan perubahan berkelanjutan bagi warga terdampak," tambahnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, baru-baru ini mengungkapkan bahwa beberapa warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara telah bersedia untuk pindah ke Rusun yang berada di Jalan Tongkol, Penjaringan, Jakarta Utara. "Untuk memudahkan proses pemindahan tersebut, warga kolong tol dan jembatan akan diberikan fasilitas gratis sewa rusun selama enam bulan," tambahnya.
"Jika mereka memilih untuk pindah ke rumah susun, kami tidak akan mengenakan biaya apapun selama enam bulan pertama dan juga akan memberikan bantuan sembako," tambahnya saat diwawancara di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Teguh menjelaskan bahwa warga yang memilih tinggal di rumah kontrakan akan diberikan bantuan mencari kontrakan yang sesuai serta diberikan pembebasan sewa hingga dua bulan, katanya.
"Untuk mereka yang melakukan kontrak mandiri, kita memberikan fasilitasi. Durasi kontrak itu sekitar 1 sampai 2 bulan. Kita bekerja sama dengan Pak RT untuk mencari kontrakan dengan harga yang biasa di sekitar sana. Kita juga menyediakan fasilitasi untuk Sembako," terangnya.
"Dengan Panti Cipayung di bawah naungan Dinas Sosial, tentu saja itu akan termasuk dalam anggaran Dinas Sosial," tambahnya.