Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyerukan kepada pemerintah untuk secepatnya menetapkan UMP. Dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dan menyetujui usulan kenaikan UMP yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha.
"Mengesahkan UMP tahun ini adalah proses yang panjang dan rumit, mengingat ekonomi dunia sedang tidak stabil, demikian pula dengan kondisi di Indonesia. Dengan banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan melakukan PHK secara besar-besaran, khususnya di sektor tekstil, pemerintah perlu hati-hati dalam menentukan kenaikan UMP," kata Irma saat memulai tanggapannya.
"Kemenaker perlu berhati-hati dalam menetapkan UMP dan memperhatikan kedua belah pihak," ujar Irma, menekankan pentingnya mempertimbangkan hak dan kepentingan pengusaha dan pekerja dalam menangani masalah kenaikan UMP.
"Perlu dipahami bahwa iklan ini dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen," tambahnya setelah presentasi.
Silakan gulirkan untuk melanjutkan membaca konten.
"Mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam menanggung kenaikan upah antara sepuluh hingga dua puluh persen, pemerintah melalui Kemenaker harus berhati-hati dalam menetapkan UMP dan besaran kenaikan persentasenya," tambahnya. Dia menyamakan situasi ini dengan makan buah simalakama yang menggambarkan dilema yang sulit.
"Irma menimbang bahwa pemerintah berpeluang menyetujui peningkatan UMP sekitar empat sampai lima persen," tambahnya. Dia berharap keputusan ini bisa segera diterima oleh pemerintah.
"Saya sangat berharap pemerintah akan menyetujui kenaikan UMP yang menguntungkan untuk pekerja serta perusahaan. Dengan perkiraan moderat, saya merasa pemerintah akan menyetujui kenaikan sebesar empat hingga lima persen. Semoga saja, kepastian terkait UMP sudah bisa ditentukan pada awal bulan Desember," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Yassierli, selaku Menteri Ketenagakerjaan, telah melaporkan perkembangan penyusunan UMP kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski telah mendapat arahan dari Prabowo, Yassierli masih belum bisa membuka informasi tersebut secara detail.
"Saya punya banyak diskusi dengan Pak Presiden tadi," kata Yassierli. "Saya menyampaikan beberapa hal, termasuk progress kita dalam penyusunan UMP dan kami mendengarkan arahan dari beliau. Namun, hasilnya belum bisa saya bagikan karena kami masih perlu merumuskan dan mempertimbangkan banyak hal," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Yassierli berencana untuk merilis Permen tentang UMP pada akhir November atau paling lambat di awal Desember 2024," tambahnya.
"Sabarlah sebentar, saya memiliki target yang harus saya selesaikan hingga akhir bulan ini. Paling tidak, awal bulan depan sudah harus ada hasilnya. Semoga saja, peraturan yang ditunggu dari menteri bisa dikeluarkan sebelum akhir bulan ini. Semua ini pastinya setelah kita mendapatkan instruksi dari Bapak Presiden," tambahnya dengan semangat.