Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, telah resmi membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (KKPB MPR RI). Ujarnya, hari ini kita akan memulai perjalanan panjang kebangsaan dengan membentuk Kaukus Kebangsaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
"Kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan harus selalu menjadi fokus kita. Tanpa diarahkan oleh semangat kebangsaan, pencapaian pembangunan tidak akan bisa maksimal," tambahnya, dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis pada hari Selasa.
Selasa kemarin, dalam sambutannya saat peresmian Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (KKPB MPR RI) di Ruang Delegasi, Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, ia menyampaikan hal tersebut.
Selanjutnya, Muzani menyampaikan bahwa sekalipun pembangunan berhasil, namun jika merusak kebangsaan, persatuan dan kesatuan, maka hal tersebut akan kehilangan esensinya. "Ini adalah harga yang terlalu mahal untuk kita bayar", ujarnya, menekankan bahwa pembangunan dan kebangsaan harus berjalan seiring.
"Pembentukan kaukus ini dan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia yang dimulai besok pagi, menjadi momentum yang tepat untuk menonjolkan kepentingan dari integrasi kebijakan lokal ke dalam visi nasional," tambahnya.
"Dalam pandangannya, pilkada dapat berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi tentang keberlanjutan pembangunan dan mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat. Tambahnya, demokrasi akan memiliki makna yang lebih dalam dan bukan hanya prosedur, jika diisi dengan partisipasi aktif dari warganya."
Guna memfasilitasi pemenang pilkada dalam menjalankan program pembangunan yang sesuai dengan visi nasional, penting untuk merumuskan strategi yang tepat dan komprehensif, seperti Sosialisasi Nilai Kebangsaan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperluas penyebaran nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 kepada para kepala daerah.
Lebih detail, poin kedua menekankan pentingnya mendorong kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan legislatif dalam rangka memastikan kebijakan yang berkelanjutan. Sedangkan poin ketiga menyarankan pembentukan forum khusus di tingkat daerah sebagai sarana koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, juga perlu dibentuk divisi khusus untuk memantau pencapaian di daerah-daerah setelah pilkada. Dengan metode ini, kita bisa mengukur perkembangan pelaksanaan di semua daerah secara bertahap dan berkelanjutan.
"Kita harus tidak lupa bahwa pilkada adalah bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Pilkada berarti sebagai cara untuk memilih pemimpin daerah yang memahami kebutuhan masyarakat lokal, dan juga mencerminkan kedaulatan rakyat," ucap Muzani dengan yakin.
"Menurutnya, Pilkada yang diadakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan bukan hanya membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan juga berfungsi dalam memperkuat fondasi demokrasi di level lokal dan nasional."
Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia menekankan bahwa keberhasilan pilkada bukan hanya sebatas pada penyelenggaraannya, melainkan juga pada kontribusi semua elemen bangsa untuk menjaga integritas dan substansi proses demokrasi. Dengan adanya strategi yang telah disusun, hasil pilkada dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju dan berkelanjutan pada tahun 2045, sambil mempertahankan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
Dalam acara pembentukan KKPB MPR RI, hadir para Wakil Ketua MPR termasuk Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, serta anggota MPR lain dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.
