TrandingEvery success is helped by someone behind the people
  • imgDhaka 360
  • imgSaturday - December 07, 2024

"Muzani Anggap Pembentukan KKPB MPR sebagai Langkah Penting dalam Pembangunan Berkelanjutan"

12 Jun 22
5 mins Read
img

Ahmad Muzani, selaku Ketua MPR RI, telah resmi membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (KKPB MPR RI). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa hari ini merupakan awal dari perjalanan panjang kebangsaan yang dimulai dengan pembentukan Kaukus Kebangsaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

"Memang tidak bisa dipungkiri, kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang harus selalu kita kaitkan. Tanpa adanya semangat kebangsaan yang tinggi, upaya pembangunan tidak akan bisa berjalan optimal," ujarnya, dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikeluarkan pada hari Selasa.

Dalam sambutannya saat pembentukan Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (KKPB MPR RI), ia menyampaikan hal tersebut. Acara ini diadakan di Ruang Delegasi, Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa.

Mengomentari lebih lanjut, Muzani mengungkapkan bahwa meski sukses dalam pembangunan, hal itu akan sia-sia jika mengorbankan kebangsaan, persatuan dan kesatuan kita. Menurutnya, ini adalah tarif yang tidak sepadan untuk kita tanggung. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa pembangunan dan kebangsaan harus berjalan beriringan.

"Dengan bertepatannya pembentukan kaukus ini dan pemilihan kepala daerah yang akan dimulai besok pagi di seluruh Indonesia, ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan betapa pentingnya menggabungkan kebijakan lokal dengan visi nasional," katanya.

"Katanya, pilkada memiliki peran penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai keberlanjutan pembangunan kepada publik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam prosesnya. Ia menambahkan, hanya dengan keterlibatan aktif masyarakat, demokrasi dapat memiliki substansi, bukan hanya prosedur semata."

Dalam rangka memastikan pemenang pilkada dapat mewujudkan program pembangunan yang sejalan dengan visi nasional, strategi yang matang dan komprehensif perlu dirancang, di antaranya adalah melalui Sosialisasi Nilai Kebangsaan. Strategi ini bertujuan untuk mengedukasi para kepala daerah tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

Menginjak pada poin kedua, ada kebutuhan untuk mendorong kolaborasi serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan legislatif guna menjamin kesinambungan kebijakan. Untuk poin ketiga, disarankan untuk membentuk forum khusus di level daerah untuk koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, penting juga untuk membentuk divisi yang berfokus pada pemantauan pencapaian di setiap daerah pasca-pilkada. Melalui metode ini, kita dapat mengukur progres pelaksanaan di semua wilayah dari waktu ke waktu.

"Kita perlu selalu mengingat bahwa pilkada merupakan elemen kunci dalam proses demokrasi di Indonesia. Pilkada bertindak sebagai mekanisme pemilihan pemimpin daerah yang memahami kebutuhan masyarakat lokal dan pada saat yang sama mencerminkan kedaulatan rakyat," kata Muzani dengan penuh semangat.

"Penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan tidak hanya mendukung keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga berperan penting dalam memperteguh fondasi demokrasi di tingkat lokal dan nasional," ujarnya.

Mantan aktivis dari Pelajar Islam Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan pilkada tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, melainkan juga kontribusi dari semua elemen bangsa untuk menjaga integritas dan substansi proses demokrasi. Dengan strategi yang telah diatur, siapapun yang terpilih dalam pilkada di setiap daerah bisa diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju dan berkelanjutan pada tahun 2045, sambil mempertahankan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia.

Dalam acara pembentukan KKPB MPR RI, para Wakil Ketua MPR seperti Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman turut serta. Selain mereka, anggota MPR lain dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard pun ikut hadir.

Editor Choices