Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, keterbukaan informasi sangat penting, kata Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (WamenPAN-RB).
"Dengan adanya keterbukaan informasi publik mengenai kinerja birokrasi, publik dapat secara langsung mengawasi apa yang sedang pemerintah kerjakan," kata Purwadi.
"Empat entitas kerja di Kementerian PAN-RB memiliki peran yang sangat signifikan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan reformasi birokrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Ini mencakup peningkatan kualitas layanan, pengurangan birokrasi yang rumit, manajemen ASN, penataan organisasi, dan penerapan prinsip-prinsip good governance," ujar Purwadi dalam sebuah pernyataan tertulis.
"Pada acara Visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/11), Purwadi menyampaikan bahwa ada kemajuan pesat dalam hal inovasi keterbukaan informasi publik di KemenPAN-RB. Ini ditandai dengan peningkatan kecepatan dalam penyampaian informasi melalui platform digital terbaru, yang bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi milenial", tambahnya.
"Kami melakukan berbagai bentuk kolaborasi dalam rangka mempertinggi kualitas informasi yang kami sampaikan kepada publik," tambahnya.
Purwadi mengungkapkan bahwa digitalisasi memungkinkan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam layanan kepada masyarakat. "Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), informasi birokrasi menjadi lebih mudah diakses," katanya.
"Saya yakin bahwa dengan penerapan SPBE oleh KemenPAN-RB, keterbukaan informasi akan semakin baik di seluruh level pemerintahan," kata Purwadi, dan juga meyakini bahwa tren keterbukaan informasi di masa depan akan semakin baik.
"Erwan Agus Purwanto, Plt Sekretaris KemenPAN-RB, pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa strategi keterbukaan informasi publik dilakukan secara konsisten dan sejalan dengan Renstra KemenPAN-RB serta Renstra Sekretariat KemenPAN-RB. Dengan berbagai inisiatif strategis, baik program maupun kegiatan, kami berupaya mencapai tujuan layanan informasi publik yang terintegrasi dan transparan," tambahnya.
Melalui program 'Bisa Tanya', KemenPAN-RB berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik. Program ini dirancang sebagai platform bagi stakeholder KemenPAN-RB untuk memperdalam pemahaman mereka tentang kebijakan PAN-RB.
Program ini menampilkan sesi tanya jawab interaktif sebagai bentuk optimalisasi pelayanan informasi kepada publik.
"Sejak diberlakukannya Bisa Tanya Kebijakan PAN-RB, kunjungan langsung ke Kementerian PANRB telah berkurang 17 kali lipat," kata Erwan. "Ini berpotensi menghemat anggaran K/L/Pemda Provinsi/Kab/Kota untuk perjalanan dinas, yang bisa disalurkan ke kegiatan lain yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting."
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Arya Sandhiyuda, mengapresiasi inovasi yang terus dilahirkan oleh KemenPAN-RB untuk memberikan akses keterbukaan informasi yang lebih baik kepada publik. "Menurut saya, upaya dan langkah yang diambil Kementerian PANRB patut dijadikan model oleh instansi pemerintah dan badan publik lainnya," tambahnya.
"Tujuan utama kami adalah agar kementerian atau lembaga yang telah dianugerahi predikat informatif dalam KIP dapat menjadi panutan bagi yang lainnya, bukan untuk bersaing satu sama lain," ungkap Arya. "Dengan ini, kami berharap pemenuhan keterbukaan informasi publik oleh semua penyelenggara negara dan badan publik akan menjadi lebih baik," tambahnya.
"Menurut Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP, KemenPAN-RB telah berusaha keras dalam mendorong transparansi informasi internal melalui berbagai cara, termasuk kebijakan KIP, sarana dan prasarana, serta layanan informasi yang disediakan secara langsung dan online secara rutin. Sama dengan pemikiran Arya, ia berharap KemenPAN-RB dapat memberikan contoh strategi yang mereka lakukan kepada instansi lain dan stakeholder," tambahnya.
