Dhaka 360
Saturday - December 14, 2024
Dhaka 360Saturday - December 14, 2024
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, berdiskusi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi atau PPDB zonasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan menurutnya, Prabowo menuntut pengkajian mendalam terhadap sistem tersebut.
"Kami telah membahas secara khusus bersama Pak Presiden tentang hasil kajian yang telah kami lakukan dengan kepala dinas pendidikan di Indonesia beberapa waktu yang lalu, serta kajian dari para pakar dan hasil audiensi kami dengan berbagai stakeholder pendidikan," kata Mu'ti kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ujarnya, Mu'ti dan pihaknya terus berkomunikasi dengan para ahli terkait masalah tersebut hingga saat ini. Selanjutnya, hasil dari kajian tersebut akan diarahkan ke pembahasan khusus dan keputusan akhir akan diambil dalam sidang kabinet.
"Periklanan dapat meningkatkan pengetahuan konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan," ujarnya, menekankan efektivitas iklan dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat.
Anda dapat melanjutkan dengan konten dengan menggulir ke bawah halaman.
"Pak Presiden telah meminta kami untuk memfokuskan diri pada kajian pelaksanaan PPDB, dan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut akan menjadi agenda dalam sidang kabinet," katanya.
"Kami sedang menggali lebih dalam lagi mengenai kajian PPDB zonasi dan hasilnya akan kami presentasikan kepada Pak Presiden. Keputusannya akan dibahas dalam sidang kabinet," kata Mu'ti.
"Secara prinsip, sistem zonasi mempertimbangkan empat hal penting," ujar Mu'ti, "yaitu pendidikan bermutu, inklusi sosial, integritas sosial, dan kohesivitas sosial."
"Zonasi pada dasarnya memiliki empat filosofi," ujarnya. "Yang pertama adalah pendidikan bermutu untuk semua. Filosofi kedua adalah inklusi sosial, ketiga adalah integrasi sosial, dan yang terakhir adalah kohesivitas sosial. Ini semua adalah semangat zonasi, yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat belajar di sekolah yang berada di dekat rumah mereka."
"Anak-anak dari berbagai kelas sosial harus bisa bersekolah di tempat yang sama, dan sistem zonasi membantu mewujudkan hal tersebut," ujar Mu'ti, menambahkan bahwa dengan demikian, pemisahan antara kelompok mampu dan tidak mampu dapat dihindari.
"Zonasi yang berlaku memakai empat kriteria, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi, inilah yang melahirkan inklusi sosial di sana," kata dia, "Mereka yang tinggal dekat dengan lokasi termasuk dalam kriteria domisili, sedangkan mereka yang tidak tinggal dekat namun memiliki prestasi bisa diterima di situ."
"Dua kelompok menjadi prioritas dalam afirmasi ketiga kami, yaitu keluarga yang kurang mampu dan juga para disabilitas. Sedangkan, mutasi keempat biasanya terjadi pada mereka yang harus mengikuti tugas orang tuanya. Ke depannya, kami akan menyempurnakan lagi empat kriteria ini untuk menentukan persentasenya," ucap Mu'ti.
"Mu'ti mengungkapkan adanya persoalan yang masih berkutat dengan persentasi penerimaan siswa berdasarkan asal dan pencapaian, dan ujarnya bahwa perihal ini akan dibahas lebih detail di waktu mendatang."
"Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan persentase penerimaan berdasarkan domisili dan prestasi. Sebagai negara, kami telah menetapkan 20 persen untuk afirmasi, ini adalah bagian dari upaya kami mendukung kelompok-kelompok yang dianggap lemah," katanya.
