Dhaka 360
Saturday - December 14, 2024
Dhaka 360Saturday - December 14, 2024
Setelah bertemu dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Presiden Prabowo Subianto mendesak untuk pengkajian lebih mendalam terhadap sistem zonasi PPDB, demikian tambahnya.
Diketahui, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengusulkan penghapusan PPDB zonasi, dan usulan ini berakhir dengan panggilan langsung Prabowo kepada Abdul Mu'ti ke Istana Negara.
Prabowo dan Mu'ti memilih untuk membicarakan PPDB zonasi dan gaji guru dalam pertemuan mereka. Selain Mu'ti, Cak Imin yang merupakan Menko Pemberdayaan Masyarakat juga terlihat hadir dan bahkan tiba lebih dulu di Istana.
Mu'ti memastikan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa audiensi dengan kepala dinas pendidikan dan pakar. Ia juga menegaskan bahwa hasil dari penelitian yang lebih mendalam akan segera disampaikan kembali kepada Prabowo.
"Kami mengungkapkan secara khusus kepada Pak Presiden tentang hasil kajian yang telah kami kerjakan dengan kepala dinas pendidikan Indonesia beberapa waktu yang lalu, serta hasil studi dari para pakar dan pertemuan kami dengan beberapa stakeholder yang bergerak di bidang pendidikan," kata Mu'ti kepada para wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa.
"Pak Presiden meminta kami untuk memperdalam pemahaman kami tentang pelaksanaan PPDB," jelas Mu'ti. "Kami sedang dalam proses pengkajian terkait PPDB zonasi dan hasilnya akan disampaikan kepada Pak Presiden. Keputusan final akan dibahas dalam sidang kabinet," tuturnya.
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia, telah meminta Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem PPDB. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, yang berpendapat bahwa jalur zonasi adalah cara yang efektif untuk mencegah diskriminasi dan menyeimbangkan kualitas sekolah, meski pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala.
"Zonasi diadopsi untuk mempermudah akses pendidikan, mengurangi disparitas kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi," ujar Hetifah saat dihubungi. Ia melanjutkan, "Namun, sistem ini dihadapkan pada beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah dan ketidakseimbangan kualitas antar sekolah," pada hari Kamis.
"Sebelum menghapus PPDB zonasi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan," kata Hetifah, menegaskan bahwa salah satunya adalah mendiskusikan dan mendengar pendapat dari publik dan stakeholder yang terlibat.
"Kami telah mendengarkan berbagai pendapat dari publik dan stakeholder, dan mengundang pemangku kepentingan termasuk Mendikdasmen, dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pengamat pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi dan keluhan masyarakat. Kami juga telah melakukan penilaian dampak dari zonasi, melihat dampak positif dan negatif sejak diberlakukan," ucapnya.
Jika memang hendak menghapus PPDB zonasi, Hetifah berpendapat bahwa perlu ada alternatif lain. Dia merasa bahwa adanya alternatif yang lebih adil sangat penting, katanya.
"Dia menyarankan untuk mengeksplorasi alternatif lain jika sistem zonasi dianggap tidak efektif. Alternatif yang lebih adil bisa jadi penguatan jalur PPDB berbasis prestasi atau penambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu," ujar dia.
"Ketidakmerataan kualitas pendidikan lah yang menjadi pemicu masalah dalam PPDB zonasi," ujar Hetifah, yang juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan.
"Ketimpangan kualitas antar sekolah adalah masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi, dan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang merata, kami dari Komisi X mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan," jelasnya.
"Dia juga membahas pentingnya peran sekolah swasta dalam pendidikan. Tambahnya, sekolah swasta bisa menjadi alternatif bagi siswa di luar zonasi dengan menyediakan akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan."
"Sekolah swasta sejatinya dapat berkontribusi dalam memperkecil beban sekolah negeri. Mereka dapat turut andil dalam program afirmasi dengan cara memberikan beasiswa atau subsidi bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kemitraan dengan sekolah swasta dalam merumuskan kebijakan insentif, seperti subsidi biaya pendidikan atau dukungan biaya operasional, agar sekolah swasta dapat lebih dijangkau oleh masyarakat," tambahnya.
"Peran sekolah swasta dalam perencanaan strategis pendidikan daerah sangat signifikan untuk melengkapi kapasitas sekolah negeri," ujarnya. "Namun, Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang mendukung kerjasama antara sekolah negeri dan swasta, termasuk pemberian insentif kepada sekolah swasta yang berkontribusi dalam meratakan pendidikan. Dengan sinergi antara sekolah swasta, sekolah negeri, dan pemerintah, sistem pendidikan nasional, termasuk PPDB zonasi, akan menjadi lebih efektif dan inklusif," pungkasnya.
Jangan lupa untuk memeriksa halaman selanjutnya untuk informasi lebih lengkap.
Dalam Zona Simendikdas, selanjutnya pada halaman 12, Prabowo Subianto dari partai PDIP dan PD mengibaratkan Rakabuming Raka sebagai simbol perjuangan untuk memperbaiki pendidikan, sebagaimana katanya.
Dalam upaya memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghapus jalur zonasi. Abdul Mu'ti menanggapi dengan mengungkapkan bahwa sistem zonasi PPDB tengah dalam proses pengkajian.
"Pembahasan kami sekarang adalah tentang zonasi, bukan penghapusan. Kami tidak membahas penghapusan atau pengekalan karena semuanya masih dalam tahap review. Oleh karena itu, tunggu saja tanggal peluncurannya, yang akan datang sebentar lagi," tambah Abdul Mu'ti saat kunjungan kerja di Sekolah Sultan Iskandar Muda di Medan, seperti yang dilaporkan oleh detikSumut pada hari Sabtu.
"Setelah kajian selesai, kami akan segera mengumumkan keputusan tentang sistem zonasi PPDB," kata Abdul Mu'ti. Tambahnya, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, pihaknya juga mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari kepala dinas, anggota DPR, dan masyarakat.
"Berkenaan dengan pernyataan Pak Wakil Presiden, kami pasti akan memperhatikannya. Tetapi, sebelum mengambil keputusan, kami akan melakukan kajian dan mempertimbangkan masukan dari kepala dinas, masyarakat, dan DPR. Dengan demikian, kami berharap keputusan yang diambil dapat memudahkan proses penerimaan murid-murid baru dan lebih adil," ujarnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, dia mengungkapkan bahwa dia telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Dalam meraih mimpi Indonesia 2045 sebagai generasi emas, kunci utamanya ada pada pendidikan dan anak-anak muda," ujar Gibran saat sambutan di acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah. "Makanya, saya telah menegaskan kepada Menteri Pendidikan, saat rakor dengan para kepala dinas pendidikan, bahwa sistem zonasi perlu dihapus," tegasnya di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis.
Gibran memberikan penekanan pada pentingnya pelajaran coding, programming, dan digital marketing bagi anak-anak masa kini, dan memperingatkan Indonesia agar tidak tertinggal dari negara lain, tambahnya.
Dengan nada tegas, Gibran menyampaikan, "Anak-anak kita harus diajarkan tentang coding, programming dan digital marketing. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain dalam hal ini. Jadi, jangan sampai kita ketinggalan dalam hal ini."
"Kami telah mendengar dari Nvidia bahwa mereka akan berinvestasi di beberapa kota," kata Gibran, dengan harapan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi generasi muda.
"Kemarin, bos Nvidia datang dan mengumumkan keinginannya untuk berinvestasi di beberapa kota, salah satunya Solo, dan ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan oleh generasi muda, bukan hanya menunggu dorongan dari pemerintah," kata Gibran. Ia menambahkan, "Saya yakin Muhammadiyah tidak akan berdiam diri dan ingin menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045."
Mendikdasmen Abdul Mu'ti telah menerima permintaan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem PPDB, ujarnya. Sebagai balasan, Abdul Mu'ti menambahkan bahwa sistem zonasi PPDB saat ini sedang dalam tahap pengkajian.
"Pembahasan kami bukanlah tentang penghapusan, melainkan zonasi. Kami tidak membahas tentang penghapusan atau penerusan, semua masih dalam tahap pengkajian. Mohon menunggu tanggal utama, sebentar lagi akan datang," kata Abdul Mu'ti saat berada di Sekolah Sultan Iskandar Muda, Medan, seperti dilansir detikSumut pada hari Sabtu.
"Kami akan segera mengumumkan keputusan sistem zonasi PPDB setelah kajian selesai dilakukan," kata Abdul Mu'ti. Dia juga menambahkan bahwa masukan dari kepala dinas, anggota DPR, dan masyarakat telah diterima oleh pihaknya.
"Kami tentu akan memperhatikan pernyataan dari Wakil Presiden. Namun, keputusan akan kami ambil setelah melalui kajian yang kami lakukan, dengan mempertimbangkan masukan dari kepala dinas dan masyarakat, termasuk juga dari DPR. Harapan kami, ini akan membantu mempermudah proses penerimaan murid baru dan mewujudkan keadilan yang lebih baik," ujarnya.
Gibran Rakabuming Raka, selaku Wakil Presiden, mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem PPDB. Gibran menambahkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
"Anak muda dan pendidikan adalah kunci generasi emas Indonesia 2045," ujar Gibran dalam acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah. Dalam rapat koordinasi bersama kepala dinas pendidikan, ia juga telah menegaskan kepada Menteri Pendidikan bahwa sistem zonasi perlu dihilangkan.
"Gibran menjelaskan betapa pentingnya mengajarkan coding, programming, dan digital marketing kepada anak-anak kita di masa kini," katanya, "Dia mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara lain dalam hal ini."
"Dalam era yang semakin digital, Gibran berpendapat bahwa kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang coding dan programming, juga belajar tentang digital marketing. Karena kita tidak boleh kalah saing dengan negara lain, jadi pastikan kita selalu berada di baris terdepan," tambahnya.
"Pimpinan Nvidia yang berencana berinvestasi di beberapa kota telah diterima oleh pemerintah, ini merupakan informasi yang disampaikan oleh Gibran. Dia berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh generasi muda," katanya.
"Kemarin, bos Nvidia memberikan kabar tentang rencana investasi mereka di beberapa kota, salah satunya Solo," jelas Gibran. "Ini adalah momentum bagi anak-anak muda untuk berperan aktif. Pemerintah telah berupaya mendorong, namun jika anak muda tidak ambil bagian, upayanya kurang berarti. Namun, saya yakin Muhammadiyah tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045."
