Dhaka 360
Saturday - December 14, 2024
Dhaka 360Saturday - December 14, 2024
Fraksi PDIP dan PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi dan memberdayakan warga kolong Tol Angke yang telah direlokasi, agar mereka tidak kembali ke tempat tinggal lamanya.
Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDIP, pada hari Selasa mengungkapkan bahwa, "Pemberdayaan ekonomi warga sangat penting untuk mencegah mereka kembali ke kehidupan di kolong tol dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka," tambahnya.
Selain memastikan ketersediaan tempat tinggal, Pemprov DKI juga harus mempersiapkan fasilitas umum dan sosial yang mendukung, katanya. Dia menegaskan bahwa pentingnya transportasi umum dalam memberikan akses yang baik bagi penghuni rusun.
"Pemprov diharapkan tidak hanya fokus pada penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga harus mempersiapkan fasilitas umum dan sosial pendukung, misalnya transportasi massal yang dapat digunakan untuk bekerja dan bersekolah," kata dia.
"Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI, August Hamonangan, menekankan perlunya pendekatan menyeluruh dalam kebijakan relokasi warga dari kolong tol. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa Pemprov DKI harus mempertimbangkan semua aspek dalam mengatasi masalah permukiman ini," tambahnya.
"Dari aspek sosiologis, penting sekali bagi pemerintah untuk memberdayakan ekonomi warga yang terdampak. Program pelatihan keterampilan dan peluang kerja harus disediakan agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka di lingkungan baru," tambah August saat dihubungi terpisah.
"Dia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dalam upaya menjaga kebersihan dan sterilisasi area kolong tol," katanya.
"Kami berharap bahwa dengan menggabungkan langkah-langkah ini, relokasi tidak hanya akan memberikan solusi sejenak, namun juga akan menciptakan perubahan yang berkelanjutan untuk warga yang terdampak," katanya.
"Beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara telah setuju untuk pindah ke Rusun di Jalan Tongkol, Penjaringan, Jakarta Utara," ungkap Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Dalam keterangannya, Teguh juga menambahkan bahwa warga tersebut akan mendapatkan keuntungan berupa bebas biaya sewa rusun selama enam bulan.
"Ketika mereka memutuskan untuk pindah ke rumah susun, selama enam bulan pertama kami tidak akan mengenakan biaya dan juga akan memberikan bantuan sembako," katanya saat berbicara dengan wartawan di Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Teguh menyatakan bahwa warga yang berkeinginan pindah ke rumah kontrakan akan mendapat bantuan mencari kontrakan yang cocok dan gratis sewa hingga dua bulan, tambahnya.
"Kami memberikan fasilitas untuk mereka yang kontrak mandiri. Jangka waktu kontrak itu sekitar 1 sampai 2 bulan. Kami bersama Pak RT mencari kontrakan dengan harga yang umum di sekitar lokasi tersebut. Fasilitas untuk Sembako juga kami sediakan," tambahnya.
"Tanpa diragukan lagi, jika Panti Cipayung dikelola oleh Dinas Sosial, maka biayanya pasti akan masuk dalam anggaran Dinas Sosial," katanya lagi.
