Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
Dalam upaya memajukan kebangsaan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah resmi membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (KKPB MPR RI). Tambahnya, hari ini merupakan titik awal perjalanan panjang kebangsaan dengan pembentukan Kaukus Kebangsaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
"Dalam upaya pembangunan, dua hal yang harus selalu kita kaitkan adalah kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan. Tanpa semangat kebangsaan yang tinggi, hasil yang kita harapkan dari pembangunan tidak akan bisa kita capai," sebutnya, dalam sebuah keterangan tertulis pada hari Selasa.
Saat memberikan sambutan dalam acara pembentukan Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (KKPB MPR RI) pada hari Selasa di Ruang Delegasi, Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, ia menyampaikan hal tersebut.
Muzani menambahkan, meskipun pembangunan berhasil, namun jika mengorbankan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, maka tidak ada artinya. "Ini adalah beban yang terlalu berat untuk kita pikul," katanya, menegaskan bahwa pembangunan dan kebangsaan harus berjalan seiring.
"Pembentukan kaukus ini berbarengan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, yang akan berlangsung mulai besok pagi. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk menegaskan pentingnya menyelaraskan kebijakan lokal dengan visi nasional," katanya.
"Ia berpendapat, pilkada dapat menjadi alat efektif untuk mensosialisasikan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan mendorong partisipasi publik. Katanya, demokrasi akan mendapatkan nilai substansialnya jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya berfokus pada prosedur."
Dengan tujuan agar pemenang pilkada bisa menjalankan program pembangunan yang seiring dengan visi nasional, perlu adanya penyusunan strategi yang tepat dan komprehensif, salah satunya adalah Sosialisasi Nilai Kebangsaan. Ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan para kepala daerah mengenai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
Untuk poin kedua, mendorong kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan legislatif merupakan langkah penting dalam menjamin kesinambungan kebijakan. Sementara itu, untuk poin ketiga, pembentukan forum khusus di tingkat daerah diperlukan untuk koordinasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, sangat penting untuk membentuk divisi yang berdedikasi pada pemantauan pencapaian di daerah-daerah setelah pilkada. Dengan cara ini, kita bisa menilai kemajuan pelaksanaan di tiap daerah dari waktu ke waktu.
"Kita harus selalu mempertahankan pemahaman bahwa pilkada adalah fondasi utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Pilkada beroperasi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah yang memahami kebutuhan masyarakat lokal, dan juga mencerminkan kedaulatan rakyat," tambah Muzani dengan antusias.
"Dia menambahkan, Pilkada yang dilakukan dengan cara jujur, adil, dan transparan tidak hanya berpengaruh dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat fondasi demokrasi di skala lokal dan nasional."
Menurut mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia, keberhasilan pilkada tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraannya saja, melainkan juga kontribusi dari semua elemen bangsa dalam menjaga integritas dan substansi demokrasi. Dengan strategi yang telah ditentukan, hasil pilkada dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju dan berkelanjutan pada tahun 2045, sambil mempertahankan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
Wakil Ketua MPR, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, bersama anggota MPR lain dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, turut menghadiri acara pembentukan KKPB MPR RI.
