Kabar tentang banyaknya warung Indonesia yang beroperasi di Kamboja dan diduga terkait dengan judi online, ramai diperbincangkan dan menjadi viral di media sosial.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengaku telah melakukan pengecekan langsung kondisi WNI yang berada di Kamboja dan mencatat bahwa terdapat seratus ribu WNI yang bekerja di negara tersebut.
"Berdasarkan observasi saya sendiri di Kamboja, saya bisa konfirmasi bahwa ada sekitar seratus ribu warga Indonesia yang bekerja di sana," ungkap Cak Imin di kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, pada hari Kamis.
Menurut Cak Imin, banyak PMI Indonesia yang menjalankan usaha pecel lele dan soto lamongan di Kamboja, dan ia yakin ada pihak yang membantu dalam proses kerjanya.
"Memang ada yang menjual pece lele dan ada juga yang membuat soto lamongan. Mereka juga berpartisipasi dalam sistem operasional di sana," tambahnya.
"Dia mengatakan bahwa kita harus berhati-hati karena tak semua narasi yang ada di media sosial itu benar dan dia juga mengingatkan agar kita tidak sampai terjebak dalam persoalan judi online yang malah menguntungkan negara lain," ujarnya.
"Banyak orang merasa takut dan khawatir, sehingga korban-korban ini menjadi isu besar," ujar Cak Imin. "Namun, saya telah mengecek dan banyak informasi yang viral itu ternyata tidak benar. Konflik sesungguhnya adalah antara orang kita sendiri di sana. Dan ada juga isu terkait hubungan kerja antara para pekerja di sana."
"Tapi, yang harus disadari adalah jangan sampai judi online ini hanya menguntungkan pihak lain. Korbannya adalah warga kita sendiri, bayangkan jika uang sebesar ratusan triliun tercurah ke negara lain, sementara yang menjadi sumbernya adalah orang-orang kecil di negara kita yang bermain hanya dengan 10 ribu, 20 ribu, ini sangat menyedihkan," tuturnya.
Dalam pernyataannya, Cak Imin mengatakan bahwa KBRI Kamboja pernah berhadapan dengan lima kasus PMI setiap hari, dan sekarang dia sedang dalam proses mencari solusi yang efektif untuk pekerja migran di Kamboja.
"Kita sedang berupaya mencari metode agar pekerja migran yang berada di sana tidak menjadi masalah lagi. Itu merupakan tugas utama saya," kata Cak Imin.
Dia mengungkapkan bahwa soal penindakan pelanggaran berada di bawah wewenang Menko Polkam, ujarnya. Dia juga berpesan agar WNI harus hati-hati agar tidak menjadi korban di luar negeri.
"Diskusi tengah berlangsung di Menko Polkam mengenai bagaimana Interpol dapat berpartisipasi dan menjadi kekuatan dalam penindakan dan pencegahan kasus yang melibatkan lintas negara," ujarnya. "Namun, yang menjadi fokus saya adalah memastikan keamanan pekerja kita yang bekerja di sana," tambahnya.
Menkomdigi, Meutya Hafid, dalam kesempatan yang sama, menambahkan bahwa ia telah melakukan langkah-langkah strategis dalam menangani masalah judi online lintas negara, salah satunya adalah bermitra dengan beberapa perusahaan teknologi global yang populer.
Meutya menjelaskan, "Alhamdulillah, komunikasi telah berjalan. Tetapi, tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat para pelaku platform teknologi besar itu mau mematuhi aturan di Indonesia. Untuk itu, kita perlu melakukan diskusi intensif dengan mereka hingga kita menemukan solusi di mana mereka juga menjadi bagian dari narasi bangsa."
"Kita sedang berperang melawan judionline, situasi ini makin rumit karena peraturan di tiap negara sangat beragam," katanya, "Namun, beberapa negara telah menyatakan komitmen mereka untuk membantu Indonesia," sambungnya.
Meutya berpendapat bahwa masalah judi online bisa diatasi jika semua pihak bekerja sama, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, tambahnya.
"Itu mungkin menjadi alasan utama, dan juga karena ini melibatkan kerjasama antar negara," ujarnya. "Kami percaya, selama kita tetap kompak dan kuat sesuai petunjuk Presiden, kita akan mampu mengatasi segala tantangan. Meski Menko harus lintas sektor, semua terkoneksi menjadi satu. Saya percaya, insyaallah, selama kita tetap kompak, persoalan judi online ini bisa ditangani," tambahnya.