Dhaka 360
Thursday - December 05, 2024
Dhaka 360Thursday - December 05, 2024
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam reformasi birokrasi, tambahnya.
"Dengan adanya keterbukaan informasi publik mengenai kinerja birokrasi, publik dapat langsung memantau apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah," ujar Purwadi.
"Empat departemen di Kementerian PAN-RB memiliki tanggung jawab penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Ini termasuk peningkatan kualitas layanan, pengurangan birokrasi yang berbelit-belit, manajemen ASN, penataan kelembagaan, dan penerapan prinsip-prinsip good governance," tambahnya Purwadi dalam keterangan tertulis.
Dalam menerima Visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/11), Purwadi mengungkapkan adanya peningkatan pesat dalam inovasi keterbukaan informasi publik KemenPAN-RB. Tambahnya, peningkatan ini ditandai dengan percepatan dalam penyampaian informasi yang memanfaatkan berbagai platform digital terbaru, menarget audiens yang lebih luas khususnya generasi milenial.
Selain itu, banyak kolaborasi dilakukan untuk memperkuat kualitas data yang disampaikan.
"Purwadi membahas bagaimana digitalisasi dapat mendukung keterbukaan informasi publik, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Dia juga menyoroti bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memudahkan akses ke informasi birokrasi."
Purwadi yakin bahwa keterbukaan informasi akan semakin baik di semua tingkatan pemerintahan dengan penerapan SPBE yang terus digalakkan oleh KemenPAN-RB. Dia juga percaya bahwa tren keterbukaan informasi ke depan akan semakin baik dengan adanya SPBE, tambahnya.
"Pada kesempatan tersebut, Erwan Agus Purwanto sebagai Plt Sekretaris KemenPAN-RB memberikan penjelasan tentang strategi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten, sejalan dengan Renstra KemenPAN-RB 2020-2024 dan Renstra Sekretariat KemenPAN-RB. Tambahnya, melalui berbagai inisiatif strategis yang konsisten, baik dalam bentuk program maupun kegiatan, tujuan strategis layanan informasi publik yang terintegrasi dan transparan dapat dicapai."
"Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap keterbukaan informasi publik, Kemen-PANRB telah mengembangkan program 'Bisa Tanya'. Program ini dirancang sebagai tempat bagi stakeholder KemenPAN-RB untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan PAN-RB," jelasnya.
Sesi tanya jawab interaktif yang ada di dalam program ini merupakan bentuk optimalisasi pelayanan informasi kepada masyarakat.
"Kami melihat penurunan tamu yang datang langsung ke Kementerian PANRB setelah Bisa Tanya Kebijakan PAN-RB diberlakukan. Jumlahnya turun hingga 17 kali lipat," kata Erwan, "Ini membuka peluang untuk penghematan anggaran perjalanan dinas dari K/L/Pemda Provinsi/Kab/Kota, yang bisa dialihkan untuk program-program yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting."
"Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Kementerian PANRB dalam bidang keterbukaan informasi patut dijadikan teladan oleh instansi pemerintah dan badan publik lainnya. Saya mengapresiasi KemenPAN-RB yang terus berinovasi untuk memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat," tambahnya, Arya Sandhiyuda, Wakil Ketua KIP.
"Kami senantiasa mengingatkan bahwa KIP ini bukanlah perlombaan, tetapi kami berambisi agar kementerian atau lembaga yang berpredikat informatif dapat berperan sebagai role model untuk yang lainnya. Dengan cara ini, pemenuhan keterbukaan informasi publik oleh semua penyelenggara negara dan badan publik berpotensi lebih optimal," katanya, Arya.
"Dalam kesepakatan dengan Arya, Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP, ujarnya bahwa KemenPAN-RB telah secara konsisten mendorong transparansi informasi publik internal. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan KIP, sarana dan prasarana, serta layanan informasi yang disediakan baik secara langsung maupun online secara rutin. Dia berharap KemenPAN-RB dapat menyebarkan langkah-langkah strategis ini ke berbagai instansi lainnya dan stakeholder yang ada."
