Dalam pertemuan antara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, telah disepakati pembentukan satgas yang bertugas mengawasi dan membina awak kapal dan nelayan, ujar Karding.
"Kita sepakat untuk membentuk satgas yang akan bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap awak kapal dan nelayan," ujar Karding di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
"Selain itu, ada kesepakatan kerja sama untuk mempersiapkan sumber daya manusia," katanya. Karding menjelaskan bahwa beberapa politeknik dan UPT KKP akan segera dikonsolidasikan dengan Kementerian PPMI.
"Menggunakan advertisement yang tepat dan kreatif dapat membantu perusahaan membangun loyalitas konsumen dan memperluas pasar," katanya pada presentasi bisnis.
Mohon geser layar ke bagian bawah untuk melanjutkan eksplorasi konten.
"Jadi, dalam perikanan ini terdapat lebih dari sepuluh politeknik, berkisar antara lima belas hingga tujuh belas, dan juga memiliki lima UPT. UPT-nya cukup besar dan kami membuka kesempatan untuk dikonsolidasi oleh Kementerian kami," katanya Karding.
Dalam upaya memetakan potensi pasar luar negeri, Karding menyatakan akan berkolaborasi dengan KKP dan dia menambahkan bahwa integrasi data awak kapal dengan data perikanan juga merupakan bagian dari rencananya.
Mengutip kata-kata Karding, "Kami akan bekerja sama untuk memetakan potensi pasar di luar negeri, menentukan negara-negara mana yang memerlukan produk kita, lalu kita kirim bersama."
"Dengan mengintegrasikan data awak kapal dengan data perikanan kita, Menteri KKP dapat mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang perkembangan sektor ini," tambahnya, menjelaskan tentang proses integrasi data yang sedang berlangsung.