Menurut AM. Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mendukung integrasi kebijakan dan memastikan nilai-nilai keberlanjutan diterapkan dalam pembangunan Indonesia.
MPR sebagai lembaga negara yang berperan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya inklusif, tetapi juga berkelanjutan, sesuai dengan amanat yang diatur dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
"Dalam pernyataan yang diberikannya pada hari Kamis, ia menegaskan bahwa kami tetap berkomitmen untuk selalu mendorong pembuatan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata," katanya.
Dalam sambutannya saat peluncuran Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu, ia menyampaikan hal tersebut.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, bersama dengan Wakil Ketua MPR yang terdiri dari Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno, adalah beberapa dari banyak yang hadir dalam acara tersebut. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota MPR, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dan beberapa undangan lainnya.
Anggota DPD dari Dapil Sulawesi Tengah menekankan pentingnya integrasi tujuan-tujuan SDGs dalam kebijakan pembangunan, seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), katanya.
"Beberapa tujuan SDGs telah diintegrasikan ke dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk fokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi terbarukan, dan penanganan perubahan iklim," ujarnya.
MPR telah menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SDGs melalui koordinasi lintas lembaga, sambil menjamin setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak meninggalkan siapa pun, ujarnya.
"Menyerukan kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadi lebih proaktif dalam mendukung SDGs, menjadi pesan utama dari alumni Universitas Trisakti," katanya.
"Sebagai bagian dari Generasi Z, saya pribadi merasakan bahwa pembangunan berkelanjutan sangat penting. Kami, generasi muda, akan menjadi pemimpin berikutnya dalam membangun bangsa. Kami berkeinginan menciptakan sebuah lingkungan, baik dalam skala nasional maupun global, yang aman, sejahtera, dan selaras dengan alam," katanya.
"Pernyataan tersebut menekankan bahwa komitmen ini akan diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, contohnya mendorong pembentukan hukum yang mendukung SDGs, termasuk peraturan yang mendukung penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan," katanya.
Dialog nasional yang difasilitasi dapat memperteguh kerja sama antara sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil; sedangkan edukasi publik perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Sustainable Development Goals (SDGs) dalam mencapai kesejahteraan bangsa.
"Kita semua memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. MPR RI berkomitmen untuk tetap berada di garis terdepan guna memastikan SDGs bukan hanya sekedar wacana, tetapi benar-benar tercapai untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," katanya.
Anggota MPR dari berbagai latar belakang dilaporkan terlibat dalam KKPB, yang diinisiasi oleh pimpinan MPR.
"Dengan tegas, ia menyatakan bahwa salah satu agenda KKPB adalah untuk membumikan Sosialisasi Empat Pilar MPR, dengan fokus pada tema-tema SDGs dan Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto," katanya.