Dhaka 360
Wednesday - December 04, 2024
Dhaka 360Wednesday - December 04, 2024
Menurut ucapannya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar sistem zonasi PPDB diteliti lebih jauh, hal ini terungkap setelah pertemuan dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Diketahui bahwa usulan penghapusan PPDB zonasi oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka menghasilkan panggilan langsung dari Prabowo ke Abdul Mu'ti menuju Istana Negara.
Prabowo dan Mu'ti tidak hanya membahas PPDB zonasi dalam pertemuan mereka, namun juga isu gaji guru. Tampaknya, bukan hanya Mu'ti yang hadir dalam pertemuan tersebut, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga terlihat tiba lebih dulu di lokasi pertemuan, yaitu Istana.
Dalam pernyataannya, Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah audiensi dengan kepala dinas pendidikan dan pakar terkait. Ia juga menjanjikan bahwa hasil dari kajian yang lebih mendalam akan segera disampaikan kepada Prabowo.
"Kami telah membahas secara khusus dengan Pak Presiden tentang hasil kajian yang telah kami lakukan bersama para kepala dinas pendidikan Indonesia beberapa waktu yang lalu serta hasil penelitian para pakar dan interaksi kami dengan beberapa stakeholder di bidang pendidikan," papar Mu'ti kepada para wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa.
"Pak Presiden telah meminta kami untuk memperdalam kajian kami terkait pelaksanaan PPDB," ujar Mu'ti. "Hasil dari kajian tersebut akan disampaikan kepada Pak Presiden dan diputuskan dalam sidang kabinet. Saat ini, kami masih dalam proses pengkajian PPDB zonasi," katanya.
Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden RI, telah meminta Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem PPDB. Tetapi, Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR, berpendapat sebaliknya. Hetifah meyakini bahwa kebijakan zonasi dapat menyeimbangkan kualitas sekolah dan menghentikan diskriminasi, walaupun pengimplementasiannya masih menghadapi beberapa hambatan.
"Zonasi dibuat untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan, dan menghindari diskriminasi. Namun, kata Hetifah saat dihubungi, sistem ini menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya, seperti ketidaksiapan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah dan masalah ketimpangan kualitas antara sekolah," pada hari Kamis.
"Ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menghapus PPDB zonasi," ujar Hetifah, menambahkan bahwa berdiskusi serta mendengar pendapat publik dan stakeholder adalah salah satu aspek penting dalam proses tersebut.
"Kami telah mendengar suara dari publik dan stakeholder dan mengundang mereka, termasuk Mendikdasmen, dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pengamat pendidikan, untuk membahas efisiensi zonasi dan keluhan yang muncul dalam masyarakat. Selain itu, kami juga telah mengkaji dampak dari zonasi, mengevaluasi manfaat dan kerugian sejak sistem ini diberlakukan," katanya.
Hetifah berpendapat bahwa jika memang ingin menghapus PPDB zonasi, harus ada alternatif lain. Dia menekankan perlunya alternatif yang lebih adil, ujarnya.
"Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka kita harus mengeksplorasi alternatif yang lebih adil. Misalnya, memperkuat seleksi PPDB berbasis nilai atau menambah kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu," ujarnya.
"Kualitas pendidikan yang tidak merata menjadi penyebab utama tidak lancarnya PPDB zonasi," ungkap Hetifah, seraya mendorong pentingnya peningkatan kualitas pendidikan terlebih dahulu.
"Masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar sekolah, oleh karena itu, penting untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang merata," ujarnya. "Terkait ini, kami dari Komisi X mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan."
"Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran penting sebagai alternatif bagi siswa di luar zonasi dengan menyediakan akses pendidikan yang merata untuk semua orang. Dia juga berpendapat bahwa perlu ada keterlibatan aktif dari sekolah swasta dalam hal ini."
"Sekolah swasta memiliki potensi besar untuk membantu mengurangi beban pada sekolah negeri. Mereka dapat terlibat dalam program afirmasi dengan cara memberikan beasiswa atau subsidi kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan sekolah swasta dalam merancang kebijakan insentif, seperti subsidi biaya pendidikan atau dukungan biaya operasional, agar sekolah swasta dapat lebih dijangkau oleh masyarakat," katanya.
"Keterlibatan sekolah swasta dalam perencanaan strategis pendidikan daerah sangat penting untuk melengkapi kapasitas sekolah negeri," ujarnya. "Tapi, Pemerintah perlu memastikan regulasi yang mendukung kerjasama antara sekolah negeri dan swasta, termasuk memberikan insentif kepada sekolah swasta yang memiliki kontribusi dalam pemerataan pendidikan. Kerjasama antara sekolah swasta, sekolah negeri, dan pemerintah akan membuat sistem pendidikan nasional, termasuk PPDB zonasi, menjadi lebih efektif dan inklusif," imbuhnya.
Informasi selengkapnya dapat Anda temukan di halaman selanjutnya.
Prabowo Subianto dari partai PDIP dan PD, pada halaman 12 selanjutnya dalam Zona Simendikdas, ujarnya bahwa mengibaratkan Rakabuming Raka sebagai upaya pendidikan yang harus diperbaiki dan diperjuangkan.
Mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden meminta Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menghilangkan jalur zonasi. Menyikapi hal tersebut, Abdul Mu'ti berujar bahwa sistem zonasi dalam PPDB tengah ditinjau.
"Diskusi kami sekarang ini lebih berfokus pada zonasi, bukan penghapusan. Kami belum membahas tentang penghapusan atau pengekalan, karena semuanya masih dalam tahap pengkajian. Jadi, mohon bersabar dan tunggu tanggal rilisnya, akan datang sebentar lagi," ujar Abdul Mu'ti saat melakukan kunjungan kerja di Sekolah Sultan Iskandar Muda di Medan, seperti yang dilaporkan oleh detikSumut pada hari Sabtu.
Menurut Abdul Mu'ti, keputusan terkait sistem zonasi PPDB akan diumumkan segera setelah selesainya kajian. Katanya, pihaknya juga telah menerima berbagai masukan dari kepala dinas, anggota DPR dan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Pernyataan dari Pak Wakil Presiden tentunya menjadi bahan pertimbangan kami, tetapi keputusan akhir akan kami ambil setelah melakukan kajian yang menyeluruh, termasuk mendengarkan masukan dari kepala dinas, masyarakat, dan DPR. Kami berharap dengan cara ini proses penerimaan murid-murid baru dapat berjalan dengan baik dan lebih adil," katanya.
Menurut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pendidikan adalah kunci dari gagasan Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, dia telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Gibran menekankan pentingnya pendidikan dan peran anak muda dalam meraih visi Indonesia 2045 sebagai generasi emas, saat memberikan sambutan di acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah. "Saya sudah menyampaikan ke Menteri Pendidikan, dalam rakor bersama kepala dinas pendidikan, bahwa sistem zonasi harus dihilangkan," katanya di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis.
Dalam era yang semakin digital, Gibran menyoroti pentingnya mengajari anak-anak tentang coding, programming, dan digital marketing agar Indonesia tidak ketinggalan dari negara lain, ujarnya.
Gibran menekankan, "Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita ketinggalan dalam pembelajaran coding, programming dan digital marketing. Era sekarang ini mengharuskan kita untuk selalu update dan tidak tertinggal dari negara lain."
"Pemerintah sudah menerima kabar bahwa Nvidia akan berinvestasi di beberapa kota," kata Gibran, menambahkan bahwa dia berharap peluang ini dapat dimanfaatkan oleh anak muda.
"Menurut Gibran, pada hari kemarin, bos dari Nvidia telah menyampaikan niatnya untuk berinvestasi di beberapa kota, dan Solo adalah salah satunya. Ia menghimbau agar generasi muda dapat mengambil kesempatan ini dan tidak membiarkan pemerintah mendorong tanpa adanya partisipasi dari generasi muda. Dia juga optimis bahwa Muhammadiyah akan berkeinginan untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Wapres Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan permintaan kepada Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem PPDB, ujarnya. Abdul Mu'ti merespon dengan menyatakan bahwa sistem tersebut tengah dikaji.
"Pembahasan yang sedang kami lakukan bukan mengenai penghapusan, melainkan zonasi. Kami tidak berbicara tentang penghapusan atau penerusan, semuanya masih dalam tahap pengkajian. Tunggu saja tanggal pelaksanaan utamanya, akan segera datang," ujar Abdul Mu'ti saat melakukan kunjungan kerja di Sekolah Sultan Iskandar Muda, Medan, seperti dilansir oleh detikSumut di hari Sabtu.
"Pengumuman keputusan mengenai sistem zonasi PPDB akan segera kami sampaikan setelah kajian kami selesaikan," ujarnya, Abdul Mu'ti. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari kepala dinas, anggota DPR, dan juga masyarakat.
"Mengenai pernyataan Wakil Presiden, tentu kami akan mempertimbangkan. Akan tetapi, keputusan final akan kami buat setelah melalui kajian yang kami lakukan, serta memperhitungkan masukan dari kepala dinas dan masyarakat, serta DPR. Tujuan kami adalah untuk menciptakan proses penerimaan murid baru yang baik dan adil," katanya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui telah meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. Gibran menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya di acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, Gibran menekankan bahwa pendidikan dan pemuda adalah kunci mencapai Indonesia Emas 2045. "Saya sudah sampaikan kepada Menteri Pendidikan saat rakor dengan kepala dinas, sistem zonasi harus dihilangkan," katanya.
"Menurut Gibran, sangat penting untuk mengajari anak-anak kita tentang coding, programming, dan digital marketing di era digital ini," ujarnya, "Dia khawatir Indonesia akan tertinggal dari negara lain jika kita tidak melakukannya."
Gibran menekankan, "Kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang pentingnya belajar coding, programming, dan digital marketing. Di zaman sekarang, kita tidak bisa membiarkan diri kita kalah saing dengan negara lain, jadi jangan sampai kita ketinggalan."
"Pemerintah, menurut Gibran, telah menerima pimpinan Nvidia yang berencana berinvestasi di berbagai kota. Dia berharap peluang ini dapat dimanfaatkan oleh generasi muda," ujarnya.
"Bos Nvidia menyampaikan kemarin bahwa mereka berencana untuk berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo," tutur Gibran. "Ini adalah kesempatan bagi generasi muda untuk turut serta. Pemerintah telah melakukan dorongan, namun jika generasi muda tidak berpartisipasi, upaya tersebut menjadi kurang efektif. Saya yakin Muhammadiyah tidak akan menunggu untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045."
