Dhaka 360
Saturday - December 07, 2024
Dhaka 360Saturday - December 07, 2024
Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi VIII DPR-RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada guru madrasah, menilai bahwa mereka memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang agama.
Dia mengutarakan kepada anggota Wadah Silaturahmi Madrasah Tsanawiyah Swasta (Wasilah) Jakarta Selatan bahwa sebagian besar guru madrasah bukanlah PNS dan belum mendapatkan sertifikasi yang kuotanya sangat terbatas setiap tahunnya. Dia menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan mereka.
Dalam pernyataannya pada hari Kamis, yang juga merupakan tahun pergantian pemerintahan nasional dan daerah, HNW mengatakan, "Pergantian menteri dan kebijakan pendidikan telah terjadi, namun guru madrasah masih harus menunggu sertifikasi yang belum datang. Saya berharap ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah untuk menunjukkan dukungan yang kuat kepada para guru, terutama guru madrasah."
"Tidak hanya Wasilah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga secara terbuka menyoroti peran guru madrasah yang seolah-olah hanya menjadi kelompok pinggiran dalam kebijakan guru, dengan taraf hidup mereka yang berada di tingkat terbawah di antara rekan seprofesi," ujarnya.
Hidayat menyampaikan, berdasarkan data EMIS yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, pada tahun 2024 ini, tercatat ada 981.296 guru dari jenjang RA hingga Madrasah Aliyah yang terdaftar di Kemenag. Dari jumlah tersebut, hanya 24,4% atau 239.836 guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Sisanya, sekitar 741.460 guru, diperkirakan belum mendapatkan sertifikasi. Ini merupakan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan data advokasi JPPI yang mencatat 484.737 guru belum tersertifikasi.
"Sebagai bukti real-time, data di EMIS Kemenag menunjukkan bahwa sebagian besar guru madrasah belum mendapatkan sertifikasi dan status kepegawaian tetap seperti PNS atau PPPK, meskipun data sertifikasinya sendiri belum sepenuhnya sinkron," tuturnya.
"Berdasarkan temuan Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag, kuota sertifikasi guru Madrasah setiap tahunnya hanya berada di angka sembilan ribuan orang," menerangkan dia. "Akibatnya, terbentuklah antrian yang panjang hingga puluhan tahun untuk mendapatkan sertifikasi, dan banyak guru madrasah yang akhirnya pensiun tanpa memperoleh sertifikasi," tambahnya.
"Sebagai salah satu solusi, dia telah mengusulkan agar guru madrasah diikutsertakan dalam skema 1 juta guru PPPK yang telah berjalan sejak tahun 2022. Namun, guru madrasah tampaknya belum menjadi prioritas, dengan hanya mendapatkan 9.459 formasi PPPK pada tahun 2022 dan pada rekrutmen tahun 2024, hanya ada 19.437 formasi PPPK yang bisa diajukan untuk guru madrasah," tambahnya.
"Secara umum, saya terus menyoroti dan beradvokasi untuk mengatasi ketimpangan anggaran antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, dengan spesifik pada keberpihakan guru madrasah. Diharapkan, melalui upaya ini kita akan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia," katanya lagi.
Mengenai Jakarta khususnya, HNW menambahkan bahwa ia telah memerintahkan kadernya yang menjabat sebagai Ketua DPRD DKI untuk mengawal pelaksanaan program sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta, di mana anggarannya telah disepakati di DPRD.
Dengan semangat, dirinya mendorong madrasah swasta, contohnya Wasilah, untuk turut serta aktif dalam program tersebut, ditambah dengan fakta bahwa banyak madrasah swasta yang murid-muridnya datang dari keluarga kurang mampu, menjadi sasaran program sekolah gratis.
"Tentu saja, aspirasi madrasah untuk peningkatan kesejahteraan dan pengembangan fasilitas merupakan hal yang akan terus kami perjuangkan," kata Hidayat. "Kami akan berkoordinasi dengan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Baznas, dan Lembaga-Lembaga Zakat, yang semuanya adalah mitra saya di Komisi VIII DPR-RI," tambahnya. Hidayat berharap para kepala madrasah di Wasilah dapat meningkatkan kualitas pendidikan siswa mereka, untuk membentuk generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas.
"Kyai Dhiyauddin Ghozali, sebagai Ketua Wasilah Jakarta Selatan, menyampaikan apresiasi atas dukungan HNW terhadap madrasah swasta dan berharap upaya ini terus mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder pemerintahan," tambahnya.
