Hidayat Nur Wahid (HNW), selaku Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi VIII DPR-RI, mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada guru madrasah, karena dia percaya bahwa guru madrasah berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang agama.
Saat menerima audiensi Wadah Silaturahmi Madrasah Tsanawiyah Swasta (Wasilah) Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa mayoritas guru madrasah bukanlah PNS dan belum mendapatkan sertifikasi yang memiliki kuota sangat terbatas setiap tahunnya. Dia menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan mereka.
"Meski pemerintahan dan kebijakan pendidikan terus berubah, guru madrasah tetap menantikan sertifikasi yang belum juga tiba," kata HNW pada peringatan hari guru yang bertepatan dengan tahun pergantian pemerintahan nasional dan daerah, Kamis. "Saya berharap ini menjadi momentum Pemerintah untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap para guru, khususnya guru madrasah."
"Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, selain dari Wasilah, secara terbuka menyoroti kondisi guru madrasah yang tampak seperti hanya menjadi kelompok pinggiran dalam permainan kebijakan guru, dengan kesejahteraan mereka yang berada di tingkat terendah di antara rekan seprofesi," ujarnya.
Mengacu pada data EMIS Kementerian Agama yang dipaparkan oleh Hidayat, pada tahun 2024 tercatat ada sekitar 981.296 guru dari jenjang RA hingga Madrasah Aliyah. Menurut catatan Kemenag, hanya 24,4% atau sekitar 239.836 guru yang telah menerima sertifikasi. Sementara itu, sisanya yang berjumlah 741.460 guru, diperkirakan belum mendapatkan sertifikasi, jumlah ini lebih besar dibandingkan advokasi JPPI yang mencatat 484.737 guru belum tersertifikasi.
"Meski data sertifikasi guru belum sepenuhnya sinkron, namun dapat dilihat secara real-time di EMIS Kemenag bahwa mayoritas guru madrasah saat ini belum memperoleh sertifikasi atau status kepegawaian tetap seperti PNS atau PPPK," katanya.
"Berdasarkan hasil temuan dari berbagai Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI bersama Kemenag, ia menerangkan bahwa setiap tahunnya kuota sertifikasi guru Madrasah hanya di angka sembilan ribuan orang," katanya. "Ini berdampak pada timbulnya antrian yang bisa mencapai puluhan tahun untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga terdapat banyak guru madrasah yang harus pensiun tanpa memperoleh sertifikasi," tambahnya.
"Solusi yang telah diajukan untuk memasukkan guru madrasah dalam skema 1 juta guru PPPK yang mulai diselenggarakan pada tahun 2022, tampaknya belum menjadi prioritas. Menurut data, hanya 9.459 formasi PPPK yang diberikan kepada guru madrasah pada tahun 2022, dan pada rekrutmen tahun 2024, hanya ada 19.437 formasi PPPK yang dapat diajukan untuk guru madrasah," ujarnya.
"Saya selalu menyoroti dan beradvokasi tentang ketimpangan anggaran yang ada antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, terutama soal keberpihakan pada guru madrasah. Tujuan dari ini adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berfokus pada peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945," katanya.
HNW telah memberikan instruksi kepada kader partainya yang menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta untuk mengawasi implementasi sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta, anggaran untuk program tersebut telah disetujui di DPRD, demikian katanya khusus untuk Jakarta.
Ia sangat mendukung dan mendorong agar madrasah swasta seperti Wasilah juga turut serta dalam program tersebut, terutama karena banyak madrasah swasta yang memiliki siswa dari keluarga kurang mampu, yang merupakan target utama dari program sekolah gratis tersebut.
"Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi madrasah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan fasilitas," ujar Hidayat. Ia menambahkan, "Kami akan terus berkoordinasi dengan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Baznas, dan Lembaga-Lembaga Zakat, yang merupakan mitra kerja saya di Komisi VIII DPR-RI. Harapannya, para kepala madrasah di Wasilah bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa mereka untuk mencetak generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas."
"Dalam sambutannya, Kyai Dhiyauddin Ghozali selaku Ketua Wasilah Jakarta Selatan, menunjukkan rasa apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan HNW kepada madrasah swasta. Dia berharap berbagai stakeholder pemerintahan dapat terus mendukung upaya keberpihakan madrasah," katanya.