Dhaka 360
Thursday - December 05, 2024
Dhaka 360Thursday - December 05, 2024
Hidayat Nur Wahid (HNW), yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi VIII DPR-RI, menegaskan pentingnya pemerintah memberikan perhatian terhadap guru madrasah, mengingat peran penting mereka dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang agama.
Dia mengatakan kepada Wadah Silaturahmi Madrasah Tsanawiyah Swasta (Wasilah) Jakarta Selatan bahwa mayoritas guru madrasah bukan PNS dan belum memperoleh sertifikasi yang kuotanya sangat terbatas setiap tahun. Dia menambahkan bahwa kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas.
"Menteri dan kebijakan pendidikan telah berubah berkali-kali, tetapi guru madrasah masih menanti sertifikasi yang belum terrealisasi," ujar HNW dalam pernyataannya pada hari Kamis, yang juga bertepatan dengan tahun pergantian pemerintahan nasional dan daerah. "Ini adalah momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk menunjukkan dukungan yang lebih kuat kepada para guru, khususnya guru madrasah."
"Selain dari Wasilah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga secara terbuka menyoroti posisi guru madrasah yang tampaknya hanya menjadi kelompok pinggiran dalam kebijakan guru, dengan kesejahteraan mereka yang berada di posisi terendah di antara rekan seprofesi," tambahnya.
Hidayat merinci, berdasarkan data EMIS Kementerian Agama, tahun 2024 ini, ada 981.296 guru dari jenjang RA hingga Madrasah Aliyah yang terdaftar oleh Kemenag. Dari total tersebut, hanya 24,4% atau 239.836 guru yang telah mengantongi sertifikasi. Sementara, sisanya sekitar 741.460 guru, diduga belum mendapatkan sertifikasi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan data advokasi JPPI yang mencatat 484.737 guru belum mendapatkan sertifikasi.
"Terkait dengan data di EMIS Kemenag yang real-time, sejauh ini masih terlihat bahwa mayoritas guru madrasah belum memegang sertifikasi dan status kepegawaian tetap seperti PNS atau PPPK, walaupun data sertifikasinya belum seluruhnya sinkron," tambahnya.
"Menurut penjelasannya, berdasarkan hasil temuan dari Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dan Kemenag, setiap tahun kuota sertifikasi guru Madrasah hanya berjumlah sembilan ribuan orang," katanya. "Dampaknya, antrian untuk memperoleh sertifikasi bisa mencapai puluhan tahun, yang membuat banyak guru madrasah pensiun tanpa memperoleh sertifikasi," ujarnya.
"Meski telah mengusulkan solusi agar guru madrasah bisa masuk dalam skema 1 juta guru PPPK yang dimulai sejak tahun 2022, realitanya guru madrasah hanya mendapatkan 9.459 formasi PPPK pada tahun 2022. Bahkan pada rekrutmen tahun 2024, hanya ada 19.437 formasi PPPK yang diajukan untuk guru madrasah," tuturnya.
"Saya mengadvokasi dan menyoroti isu ketimpangan anggaran pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan keberpihakan pada guru madrasah. Ini penting, karena kita perlu mencapai tujuan pendidikan nasional yang berfokus pada peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, yang merupakan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945," tambahnya.
"Saya telah mengarahkan kader partai saya yang bertindak sebagai Ketua DPRD DKI untuk mengawasi penerapan sekolah swasta gratis untuk warga Jakarta, anggaran untuk inisiatif ini telah disetujui di DPRD," ujarnya, khususnya mengenai Jakarta.
Ia berinisiatif mendorong madrasah swasta seperti Wasilah untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut, terlebih banyak madrasah swasta yang siswanya berasal dari keluarga kurang mampu, sebagai target utama dari program sekolah gratis.
"Kami berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi madrasah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan pengembangan fasilitas," ujar Hidayat. Dia menambahkan, "Kami akan bekerja sama dengan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Baznas, dan Lembaga-Lembaga Zakat, yang semuanya adalah mitra kerja saya di Komisi VIII DPR-RI. Kami berharap para kepala madrasah di Wasilah dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa mereka, untuk membentuk generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas."
"Ketua Wasilah Jakarta Selatan, Kyai Dhiyauddin Ghozali, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan HNW pada madrasah swasta. Dia juga berharap agar pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan dapat terus mendukung madrasah," katanya.
