Dhaka 360
Thursday - December 05, 2024
Dhaka 360Thursday - December 05, 2024
Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut tentang sistem zonasi PPDB, seperti yang diungkapkannya setelah pertemuan dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Sebagaimana diketahui, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajukan usulan penghapusan PPDB zonasi yang berakhir dengan panggilan langsung Prabowo ke Abdul Mu'ti di Istana Negara.
Dalam pertemuan mereka, Prabowo dan Mu'ti membahas berbagai isu, termasuk PPDB zonasi dan gaji guru. Tidak hanya Mu'ti, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang lebih akrab dipanggil Cak Imin, juga tampak hadir dan tiba lebih awal di Istana.
Menurut Mu'ti, mereka telah melakukan beberapa pertemuan dengan kepala dinas pendidikan dan pakar. Ia juga menyatakan bahwa hasil kajian yang lebih rinci akan segera diberikan kembali kepada Prabowo.
"Dalam pertemuan khusus dengan Pak Presiden, kami telah menyampaikan hasil kajian yang telah kami kerjakan bersama para kepala dinas pendidikan Indonesia beberapa waktu yang lalu, serta penelitian dari para pakar dan pembicaraan kami dengan beberapa stakeholder dalam bidang pendidikan," jelas Mu'ti kepada wartawan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa beberapa waktu lalu.
"Kami telah diberikan tugas oleh Pak Presiden untuk memperdalam kajian atas pelaksanaan PPDB," tutur Mu'ti. "Keputusan terkait pelaksanaan PPDB akan dibahas lebih lanjut dalam sidang kabinet. Untuk saat ini, kami masih melakukan kajian terhadap PPDB zonasi dan hasilnya akan segera kami sampaikan ke Pak Presiden," tambahnya.
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, telah menyerukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk menghapus jalur zonasi dalam PPDB. Sebaliknya, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, berargumen bahwa kebijakan zonasi itu penting untuk mengurangi ketimpangan antara sekolah dan mencegah diskriminasi, meski masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.
"Menurut Hetifah saat dihubungi, zonasi diterapkan untuk membantu mendekatkan akses pendidikan, mengurangi gap kualitas antar sekolah, dan mencegah diskriminasi. Namun, ia menambahkan bahwa sistem ini menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kesiapan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah dan masalah ketimpangan kualitas antar sekolah," pada hari Kamis.
Hetifah menyampaikan bahwa sebelum mengambil keputusan untuk menghapus PPDB zonasi, ada beberapa langkah yang harus ditempuh, salah satunya adalah berdiskusi dan mendengarkan pendapat dari publik dan stakeholder, tambahnya.
"Mendengar pendapat masyarakat dan stakeholder, kami mengundang berbagai pemangku kepentingan seperti Mendikdasmen, dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk berdiskusi tentang efektivitas zonasi dan keluhan masyarakat. Kami juga telah melakukan evaluasi mendalam tentang dampak positif dan negatif dari zonasi ini sejak diimplementasikan," tambahnya.
Hetifah berpendapat bahwa perlu mencari alternatif lain jika memang hendak menghapus PPDB zonasi. Tambahnya, dia percaya bahwa diperlukannya alternatif yang lebih adil.
"Sebagai alternatif jika sistem zonasi tidak efektif, dia menyarankan penguatan jalur PPDB berbasis prestasi atau peningkatan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga miskin. "Kita perlu mengeksplorasi alternatif yang lebih adil," tambahnya.
Hetifah menyeru adanya peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas. Katanya, masalah utama yang menghambat kelancaran PPDB zonasi adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan.
"Kami mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, hal ini sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang merata," tambahnya. "Masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar sekolah."
"Dia juga menyerukan keterlibatan lebih banyak sekolah swasta dalam pendidikan. Ujarnya, sekolah swasta dapat menjadi pilihan lain bagi siswa di luar zonasi dengan membuka akses pendidikan yang sama untuk semua kalangan."
"Sekolah swasta, pada dasarnya, bisa membantu meringankan tekanan yang dihadapi oleh sekolah negeri. Dengan berpartisipasi dalam program afirmasi, seperti menyediakan beasiswa atau subsidi untuk siswa dari keluarga kurang mampu, sekolah swasta dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Untuk itu, pemerintah harus bermitra dengan sekolah swasta untuk merancang kebijakan insentif, seperti subsidi biaya pendidikan atau bantuan operasional, agar sekolah swasta lebih terjangkau bagi masyarakat," tuturnya.
"Sekolah swasta harus juga dilibatkan dalam perencanaan strategis pendidikan daerah untuk menunjang kapasitas sekolah negeri," katanya. "Tapi, Pemerintah harus menerapkan regulasi yang memfasilitasi kerjasama antara sekolah negeri dan swasta, dan memberikan insentif kepada sekolah swasta yang turut serta dalam meratakan pendidikan. Dengan adanya sinergi ini, sistem pendidikan nasional, termasuk PPDB zonasi, bisa lebih efektif dan mencakup semua lapisan masyarakat," tambahnya.
Silakan lanjutkan membaca di halaman berikutnya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.
Selanjutnya pada halaman 12, Prabowo Subianto dari PDIP dan PD dalam Zona Simendikdas, mengibaratkan Rakabuming Raka sebagai representasi dari upaya peningkatan dan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, tambahnya.
Gibran Rakabuming Raka, dalam posisinya sebagai Wakil Presiden, telah mengajukan permintaan kepada Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menghapus jalur zonasi dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Abdul Mu'ti mengatakan bahwa sistem zonasi PPDB saat ini sedang dikaji.
Abdul Mu'ti menjelaskan, "Kami tidak membahas tentang penghapusan, tapi zonasi. Kami tidak membahas tentang penghapusan atau pengekalan, karena semuanya masih dalam tahap penelaahan. Jadi, harap tunggu tanggal peluncurannya, itu sebentar lagi," saat berada di Sekolah Sultan Iskandar Muda di Medan dalam kunjungan kerjanya, menurut laporan detikSumut pada hari Sabtu.
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa keputusan tentang sistem zonasi PPDB akan diumumkan segera setelah kajian selesai dilakukan. Ujarnya, masukan dari kepala dinas, anggota DPR, dan masyarakat juga telah diterima dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
"Mengacu pada pernyataan Pak Wakil Presiden, kami tentunya akan memperhatikannya. Namun, keputusan kami akan didasarkan pada kajian yang kami lakukan, serta masukan dari kepala dinas, masyarakat, dan DPR. Kami berharap keputusan ini akan memudahkan proses penerimaan murid-murid baru dan menciptakan sistem yang lebih adil," tambahnya.
Dalam sebuah pernyataan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menghapus jalur zonasi. Katanya, pendidikan adalah kunci dari visi Indonesia Emas 2045.
"Anak-anak muda dan pendidikan adalah kunci untuk menjadikan Indonesia 2045 sebagai generasi emas," kata Gibran dalam acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis. Dia juga menambahkan, "Saya telah menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dalam rakor bersama kepala dinas pendidikan bahwa sistem zonasi harus dihapuskan."
Menurut Gibran, sangat penting untuk mengajari anak-anak tentang coding, programming, dan digital marketing di zaman sekarang ini untuk mencegah Indonesia kalah bersaing dengan negara lain, katanya.
"Kita harus mempersiapkan generasi penerus kita dengan pengetahuan yang up-to-date, seperti coding, programming dan digital marketing. Jangan sampai kita tertinggal dari negara lain," ucap Gibran dengan serius.
Gibran lebih lanjut mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendapatkan konfirmasi dari pimpinan Nvidia tentang investasi mereka di beberapa kota dan dia berharap ini bisa menjadi kesempatan bagi para pemuda.
"Gibran mengungkapkan bahwa bos Nvidia baru-baru ini telah mengunjungi dan menunjukkan keinginannya untuk berinvestasi di beberapa kota, termasuk Solo. Ia menekankan bahwa generasi muda seharusnya memanfaatkan peluang ini dan tidak hanya menunggu pemerintah mendorong tanpa adanya kontribusi dari mereka. Ia juga yakin bahwa Muhammadiyah tidak akan menunggu lama untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045," tambahnya
"Saya telah meminta Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem PPDB," kata Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden kita. Menyikapi permintaan tersebut, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa mereka tengah meninjau sistem zonasi PPDB.
"Kami sedang membahas tentang zonasi, bukan penghapusan. Kami tidak membicarakan tentang penghapusan atau penerusan, semuanya masih dalam tahap pengkajian. Mohon menunggu tanggal pelaksanaannya, akan segera datang," ungkap Abdul Mu'ti dalam kunjungan kerja di Sekolah Sultan Iskandar Muda, Medan, seperti yang dilaporkan oleh detikSumut pada hari Sabtu.
Abdul Mu'ti mengatakan, "Setelah kajian selesai, kami akan segera mengumumkan keputusan mengenai sistem zonasi PPDB." Tambahnya, "Kami juga telah menerima berbagai masukan dari kepala dinas, anggota DPR, dan masyarakat."
"Pernyataan Wakil Presiden tentu akan kami pertimbangkan. Namun, keputusan akan kami ambil setelah kami melakukan kajian mendalam yang mencakup masukan dari kepala dinas, masyarakat, dan DPR. Kami berharap, hasil dari proses ini akan memberikan kemudahan dalam proses penerimaan murid baru dan menciptakan kondisi yang lebih adil," tambahnya.
Dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meminta kepada Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem PPDB. Menurut Gibran, pendidikan adalah elemen penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Gibran, dalam acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah, menegaskan bahwa pendidikan dan pemuda adalah kunci utama untuk mencapai generasi emas Indonesia 2045. "Saya telah menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dalam rapat koordinasi bahwa sistem zonasi harus dihapus," tambahnya.
"Gibran menyarankan bahwa penting untuk mendidik anak-anak tentang pelajaran coding, programming, dan digital marketing di zaman modern ini," tambahnya, "Dia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh ketinggalan dari negara lain dalam hal ini."
"Menurut Gibran, penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak mengenai coding dan programming, serta digital marketing. Karena di era digital ini, kita tidak boleh tertinggal dari negara lain, jadi jangan biarkan kita ketinggalan."
"Gibran menyatakan bahwa pimpinan Nvidia, yang rencananya akan berinvestasi di beberapa kota, telah diterima oleh pemerintah. Dia berharap ini menjadi kesempatan bagi pemuda," tambahnya.
"Tamu dari Nvidia kemarin mengungkapkan rencana investasi di beberapa kota, termasuk Solo," kata Gibran. "Saat ada peluang seperti ini, generasi muda harus bisa mengambil bagian. Pemerintah telah mendorong, tapi jika generasi muda tidak merespon, maka hasilnya kurang optimal. Tapi saya yakin, Muhammadiyah siap untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045."
