AM. Akbar Supratman, selaku Wakil Ketua MPR, menegaskan bahwa MPR memiliki peran penting dalam mendorong keterpaduan kebijakan dan memastikan terwujudnya nilai-nilai keberlanjutan dalam arah pembangunan Indonesia.

Dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, MPR sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya melibatkan semua lapisan masyarakat, tetapi juga harus berkelanjutan, sebagaimana yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata," tambahnya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada hari Kamis.

Selasa pekan lalu, dalam acara peluncuran Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) yang diselenggarakan di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, ia menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya.

Banyak tokoh penting yang menghadiri acara tersebut, di antaranya adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR yang terdiri dari Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota MPR, serta Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam pandangannya, anggota DPD dari Dapil Sulawesi Tengah menekankan bahwa tujuan-tujuan SDGs harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPN, tambahnya.

"Asta Cita Presiden Prabowo Subianto telah menyertakan sebagian besar tujuan SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi terbarukan, dan langkah-langkah merespon perubahan iklim," katanya.

MPR berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SDGs melalui kerja sama antar-lembaga, dan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan serta tidak meninggalkan siapa pun, tambahnya.