News
MPR Berharap Kebaya Jadi Seragam Resmi di Lingkungan Pemerintahan

Ide dan gagasan tentang penggunaan kebaya oleh pegawai wanita di sektor pemerintahan, baik di kementerian atau lembaga, mendapat dukungan dari Siti Fauziah, Plt Sekretaris Jenderal MPR RI, sebagai upaya mempertahankan dan mengangkat kebaya sebagai identitas bangsa.
Selama peluncuran buku 'Kebaya Keanggunan Yang Diwariskan' oleh Miranti Serad Ginanjar dan Emi Wiranto, di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, muncul dan menguat wacana tentang penggunaan busana kebaya di lingkungan pemerintahan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan anggota Wantimpres serta Pembina Tim Nasional Kebaya Indonesia Putri Kus Wisnu Wardani, yang turut hadir dalam acara tersebut, sempat mengutarakan pandangan mereka tentang hal ini.
"Saya sangat mendukung jika di MPR, setiap sebulan sekali menggunakan kebaya," kata Siti, saat berada di Sekretariat Jenderal MPR RI. Dia menekankan bahwa tujuan dari saran ini adalah untuk melestarikan dan mencintai kebaya. Dia menyatakan hal ini dalam keterangannya pada hari Rabu.
"Dia menyatakan, kebaya di era ini tidak perlu lagi terasa kaku dan mengikat. Bahan yang digunakan juga bisa lebih fleksibel, tidak hanya kain saja. Yang terpenting, desain kebaya di era modern ini mengikuti perkembangan zaman namun tetap tidak meninggalkan pakem estetika dan marwah budaya," katanya.
"Kini saatnya bagi kita, sebagai anak bangsa, untuk mempraktikkan pelestarian kebaya sebagaimana kita memelihara batik, sebagai nilai luhur bangsa yang perlu terus kita jaga dan perawat. Lagipula, penggunaan kebaya ini memberikan dampak berjangka. Yaitu, selain memperteguh rasa cinta kita terhadap kebaya, juga akan mendorong perkembangan UMKM yang banyak bergerak dalam produksi kebaya ini, mulai dari kain hingga produk jadinya," tambahnya.