Purwadi Arianto, Wakil Menteri PANRB, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam reformasi birokrasi. Ujarnya, Kementerian PANRB telah melakukan langkah-langkah seperti penerapan SPBE dan program Bisa Tanya untuk mendukung keterbukaan informasi tersebut.

"Pada saat Visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta, Purwadi menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tentang kinerja birokrasi memberikan kesempatan kepada publik untuk langsung memantau tindakan pemerintah," tambahnya.

"Ada empat unit kerja di Kementerian PANRB yang memiliki peran signifikan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan berkaitan dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Ini melibatkan peningkatan kualitas layanan, penyederhanaan birokrasi, manajemen ASN, penataan kelembagaan, serta penerapan prinsip-prinsip good governance," tambahnya dalam pernyataan tertulis.

"Kami di Kementerian PANRB telah meraih kemajuan yang pesat dalam inovasi keterbukaan informasi publik," ujar Purwadi. "Kami telah memanfaatkan berbagai platform digital terbaru untuk mempercepat penyampaian informasi dan menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kalangan milenial. Dalam upaya tersebut, kami juga melakukan berbagai kolaborasi untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan, tambahnya.

"Dengan digitalisasi, keterbukaan informasi publik dapat lebih optimal, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memfasilitasi akses informasi birokrasi menjadi lebih mudah," tambahnya.

Menurut mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, tren keterbukaan informasi akan semakin baik di masa depan berkat penerapan SPBE, tambahnya.

"Saya percaya bahwa pelaksanaan SPBE oleh Kementerian PANRB akan meningkatkan transparansi di seluruh level pemerintahan," katanya.